Kewenangan Bawaslu Perlu Ditambah

WACANA untuk menambah kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang bisa langsung menindak pelaku politik uang dinilai sebagai gagasan yang positif.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengungkapkan bahwa penerapan hukum pidana untuk menjerat pelaku politik uang tidaklah efektif.

Mestinya kedepan Bawaslu bisa diberikan kewenangan untuk menerapkan hukuman administratif yang bisa menggugurkan kepersetaan pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang.

"Kerap kali uang yang sampai ke pemilih itu tidak diberikan langsung oleh peserta dan tim sukses. Jadi penerapan hukum pidana sulit menjangkau peserta itu sendiri. maka lebih bagus hukuman administratif sehingga kalau mereka terbukti melakukan praktik politik uang maka bisa langsung didiskualifikasi," ujar Masykurudin, Selasa (2/2).

Menurutnya dengan hukuman administratif berupa pengguguran kepersetaan pasangan calon (paslon) bisa membuat mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan politik. Namun, untuk mengarah ke tujuan tersebut Masykur mengatakan masih diperlukan perbaikan-perbaikan dari jajaran pengawas di tingkat bawah untuk bisa menujukkan kepastian bahwa politik uang dilakukan paslon yang bersangkutan sehingga tidak terjadi salah sasaran.

"Mekanisme antara bukti dan pemberi itu benar-benar diatur dengan bak sehingga nanti kelemahan yang ada di penerapan-penerapan hukum pidana yang sekarang ini tidak terjadi di penindakan administrasi," jelasnya.

Dirinya melanjutkan jika Bawaslu sudah diberikan kewenangan lebih, maka nantinya bisa saja Bawaslu yang akan langsung memutus apakah benar politik uang dilakukan oleh pasangan calon atau tim sukses. "Memang itu patut di kasih terobosan, kita akan lihat nanti bagaimana keefektifitasannya," tutur Masykur. (OL-2)