Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo mengapresiasi seminar nasional yang digelar IPB University terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Seminar nasional pertama kali yang dihadiri Bambang Soesatyo setelah dilantik sebagai Ketua MPR ini, menurutnya sebagai forum dengar pendapat langsung dari masyarakat dan dunia akademis.
“Saya menyambut baik apa yang dilakukan IPB, karena ini bagi kami di MPR untuk mendengar langsung suara masyarakat, termasuk juga dari kampus,” kata Bambang Senin (4/11).
Bambang menjelaskan, terkait polemik menghadirkan kembali GBHN dalam sistem pemerintahan, memang menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Bahkan, dalam Forum Rektor juga sudah mendorong adanya amandemen untuk menghadirkan kembali GBHN.
Baca juga : Amendemen UUD hanya Terbatas GBHN
Namun, hal tersebut menurutnya perlu dukungan dari masyarakat.
“Kami akan melakukan penyerapan aspirasi seluas-luasnya kepada publik, kepada rakyat baik yang di kampus maupun luar kampus agar nanti terjadi pengkerucutan apakah perlu amandemen atau tidak,” jelasnya
Bambang berharap seminar nasional bertajuk “Polemik Menghadirkan Kembali GBHN” ini, menjadi sebuah forum akademis untuk mengkaji lebih dalam polemik GBHN.
Selain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, IPB University juga menghadirkan beberapa panelis. Peneliti senior LIPI Siti Zuhro, Direktur Akbar Tandjung Institute Alfan Alfian serta Anggota DPR RI Ichsan Firdaus. (OL-7)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Harman merespons wacana amendemen UUD 1945. Benny menjelaskan wacana amendemen kelima muncul dari hasil evaluasi oleh badan pengkajian MPR.
MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen.
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan dan tindakan penyelenggara negara.
WAKIL Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan mengatakan, saat ini MPR RI sedang menggulirkan sistem perencanaan pembangunan model GBHN
Rektor Unkris Dr.Ir Ayub Muktiono M SIP berpendapat seharusnya ada penataan yang lebih beradab untuk keanggotaan dalam MPR.
Pemilihan presiden secara langsung yang merupakan tonggak pertama reformasi harus tetap dipertahankan.
Bamsoet menjadi saksi perjalanan kehidupan Prof. Paiman, yang mengawali karier sebagai tukang sapu, kemudian melanjutkan pendidikan hingga lulus S3 (program doktoral) di UNPAD,
Bamsoet dilaporkan buntut pernyataannya soal "semua fraksi setuju untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945".
Upaya konsisten dalam mengatasi dan mencegah stunting di tanah air membutuhkan komitmen kuat
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pemisahan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebab, menurut dia, semua orang butuh tempat tinggal, rumah.
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyarankan kebijakan pemotongan gaji atau penghasilan pekerja untuk iuran Tapera ditunda.
sosialisasi masif diperlukan agar masyarakat memahami manfaat program Tapera itu untuk jangka panjang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved