Pemerintah Tak Persoalkan Draf Revisi UU KPK

Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh para pengusul di DPR masih senafas dengan pemerintah.

Meski demikian, kata Luhut, Presiden Joko Widodo belum memberikan pandangan apapun terkait draf DPR tersebut. "Jadi RUU KPK dibahas (DPR), ya kita tunggu saja. Saya lihat (pandangan) DPR hampir sama ya," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2).

Menurut Luhut, hanya empat poin yang menjadi pijakan revisi beleid tersebut. Empat poin itu ialah pembentukan dewan pengawas, pemberian kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), pengaturan tentang penyadapan, dan kewenangan mengangkat penyidik.

Ketua DPR Ade Komaruddin berkukuh bahwa tujuan revisi tersebut ialah untuk memperkuat lembaga KPK. Soal penyadapan yang banyak disoroti, Ade menyatakan hal itu hanya mekanisme saja.

KPK nantinya harus mendapat izin dari Dewan Pengawas sebelum menyadap. Ketika ditanya kapan pembahasan revisi itu dibawa ke sidang paripurna, Ade menjawab "Ikan sepet, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus," pungkasnya. (OL-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Widhoroso