Seperti NU, Muhammadiyah Juga Kecewa Portofolionya Diambil

WAKIL Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fahmi Salim menyatakan Muhamadiyah masih mempertanyakan penunjukan CEO Gojek Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya hal itu bertentangan dengan perjalanan sejarah Muhammadiyah yang menjadi perancang dan pelaksana portofolio pendidikan.

"Kalau ada kekecewaan pasti seperti halnya NU (Nahdlatul Ulama) yang merasa dicuri portofolionya di Kemenag. Muhamadiyah tentu melihat pendidikan itu isu besar yang bertujuan membentuk ahlak, etika bukan soal teknologi semata," katanya pada diskusi bertajuk Kabinet Bikin Kaget, di Jakarta, Sabtu (24/10).

Pada kesempatan itu hadir pula Wakil Sekjen Bidang Organisasi DPP Partai Hanura Bona Simanjuntak, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Rosaline Romaseuw, Ketua DPP Partai Gerindra Hendarsam Marantoko, Ketua Bidang Organisasi DPP Projo Freddy Alex Damanik, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno dan Ketua Umum Emak-Emak Semok Pejuang Andalan Sejati (ESPAS) Dewi Herawati.

Baca juga: Anies Enggan Komentari Nadiem Jadi Mendikbud

Menurut Fahmi, Muhammadiyah tidak berada dalam ranah politik praktis sehingga memberikan semua keputusan dalam penyusunan kabinet kepada Presiden Jokowi. Kemudian juga Muhammadiyah tidak pernah meminta jatah kursi di salah satu atau beberapa pos kementerian seperti halnya organisasi politik atau sejenisnya.

Namun demikian, Muhammadiyah mengharapkan kebijaksanaan Presiden dalam setiap penyusunan kabinet untuk memastikan jalannya kegiatan pendidikan sesuai dengan tujuan dan cetak biru yang telah dibuat. Perjalanan sejarah telah menempatkan Muhamadiyah sebagai organisasi yang memiliki banyak lembaga pendidikan dan aktif dalam mencerdaskan anak-anak bangsa.

Karena hal itu, kata dia, Muhammadiyah mempertanyakan kebijaksanaan Presiden Jokowi yang telah membentuk kabinetnya untuk periode kedua. Sebab posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak melanjutkan sejarah yang telah diukir oleh Muhamadiyah, seperti halnya Menteri Agama yang bukan dari kalangan NU.

"Sementara kehadiran Pak Muhadjir selaku Menko PMK itu tidak cukup karena tidak memiliki kewenangan strategis seperti halnya Menteri Pendidikan. Dan sayangnya lagi tidak ada Wamen di Kementerian Pendidikan," pungkasnya. (OL-4)