Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PELAKSANA Tugas (Plt) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Tjahjo Kumolo, melakukan serah terima jabatan kepasa Yasonna Laoly yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menkumham Kabinet Indonesia Maju.
Sertijab itu merupakan kali kedua hari ini. Sebelumnya, Tjahjo menyerahkan jabatan Menteri Dalam Negeri ke Tito Karnavian.
"Kepada Prof Laoly selamat bertugas mengemban amanah untuk bangsa dan negara yang kita cintai," ujar Tjahjo di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu (23/20).
Dia menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama 23 hari menggantikan Yasonna yang mundur karena terpilih menjadi anggota dewan.
Tjahjo sempat berbagi pengalaman dalam sertijab kedua ini, yakni terkait administrasi tugas sebagai menteri di dua instansi yang berbeda.
Baca juga: Menkumham Targetkan Omnibus Law Rampung Tahun ini
Politikus PDIP ini harus menandatangani berkas dua kali, yakni sebagai Mendagri dan sebagai Plt Menkumham. Sebab sebagai Mendagri dirinya harus meneken setiap undang-undang yang berkaitan dengan pelayanan umum di berbagai kementerian.
"Ditambah juga harus paraf terbanyak ada 400 lembar paraf peraturan perundangan-undangan yang ada, itu pengalaman saya," kata Tjahjo.
Lebih lanjut dia berpesan supaya Kemenkumham terus melakukan tata kelola pemerintahan yang efektif efisien. Sebab Presiden Joko Widodo ingin percepatan reformasi birokrasi dalam mempercepat pelayanan ke masyarakat.
"Sehingga menumbuhkan ekonomi dan invesatsi di berbagai daerah," kata Tjahjo.
Usai sertijab, Tjahjo akan bertandang ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Tjahjo diplot menjadi Menpan RB menggantikan Syafruddin. (Medcom/A-4)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Senin, 29 Juli 2024.
Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai kohabitasi dan perzinaan atau kumpul kebo
KPK minta Kemenkumham mencegah lima orang yang diyakini berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan masyarakat adat Sunda dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan kekayaan intelektual budaya mereka.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Azwar akan menggantikan posisi almarhum Tjahjo Kumolo, yang meninggal dunia, Juli lalu.
Saat ini Olly tengah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara dan Bendahara Umum PDIP,
Kursi jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) hingga kini masih lowong sejak wafatnya Tjahjo Kumolo pada 1 Juli 2022.
Penunjukkan Mahfud MD sebagai pelaksana tugas berlangsung hingga terpilihnya Menteri PAN-RB definitif. Keputusan itu menyusul wafatnya Menteri PAN-RB terdahulu, yakni Tjahjo Kumolo.
Presiden mengaku tidak terburu-buru karena masih dalam suasana duka sepeninggal kepergian Tjahjo Kumolo, 1 Juli silam.
Tjahjo Kumolo wafat 1 Juli 2022, setelah sempat dirawat intensif di RS Abdi Waluyo, Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved