Presiden Joko Widodo membagikan buku kepada warga ketika berkunjung ke Pondok Pesantren Amanatul, Surabaya, Jawa timur, kemarin(ANTARA/ZABUR KARURU)
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) kemarin menumpahkan isi hatinya di hadapan kiai Nahdlatul Ulama (NU) saat berkunjung ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Surabaya, Jawa Timur.
Kata Jokowi, sejak ia menjadi presiden, ekspektasi rakyat akan adanya perubahan sangat besar, padahal tidak bisa diwujudkan secara cepat.
"Masyarakat sangat berharap adanya perubahan dalam pemerintahan baru, padahal itu tidak bisa dilakukan secara cepat, perlu ada tahapan," kata Presiden.
Menurut Presiden, rakyat sudah terbiasa dengan kebiasaan lamanya. Maka ketika ingin mengubah, pemerintah perlu waktu dan proses edukasi yang tidak bisa cepat.
Di antara kebiasaan masyarakat itu, kata Presiden, adalah ketika pemerintah menghapus subsidi BBM karena anggaran negara sebanyak Rp300 triliun per tahun tak efisien.
Walaupun banyak tantangan dan protes atas keputusan itu, pemerintah tetap pada keputusannya.
"Kenapa subsidi itu tidak efisien? Itu karena banyak yang tidak mendapatkan subsidi itu. Apalagi banyak orang mampu yang juga mendapat kan subsidi itu. Saya yakin perubahan ini baru bisa dirasakan dua sampai tiga tahun ke depan," katanya.
Selain itu, Presiden juga banyak diprotes soal Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Padahal, program itu baru bisa dilakukan Januari 2015 setelah dana disetujui DPR RI.
"Setelah digetok, uang tidak bisa langsung digunakan, perlu proses administrasi sekitar dua bulan, baru bisa digunakan.Namun banyak yang sudah protes," katanya.
Selain mendatangi Ponpes Amanatul Ummah, Presiden juga menghadiri peringatan Harlah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang digelar di Masjid Al Akbar Surabaya.
Sejumlah menteri ikut rombongan Presiden, di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Djafar.
Di hadapan simpatisan PMII, Presiden banyak memberi arahan terkait kesiapan Indonesia dalam menghadapi ekonomi global, khususnya menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). (FL/P-1)