Rerie Pimpin Bidang Penyerapan Aspirasi

PEMBAGIAN tugas dan wewenang pimpinan MPR periode 2019-2024 dilakukan secara merata. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjelaskan fokus pembagian tugas dilakukan berdasarkan bidang keahlian masing-masing.

"Kita akan membagi habis tugas-tugas itu, misalnya ada yang fokus di bidang koordinator sosialisasi, pengkajian, persidangan, ketatanegaraan, hubunyan antarlembaga, dan anggaran," tutur Bamsoet sebelum memimpin rapat perdana pimpinan MPR di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Setelah selesai membagi tugas kepada 10 pemimpin MPR, kata dia, selanjutnya akan menggelar rapat gabungan dengan mengundang seluruh pimpinan fraksi di MPR. Rapat gabungan membagi tugas di tingkat pimpinan fraksi. "Ini penting agar tugas kemajelisan bisa kita selesaikan dengan baik, dengan beban dan tanggung jawab yang merata di antara kami sebagai pimpinan," paparnya.

Bamsoet menuturkan metode pembagian tugas dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Tidak ada porsi atau bagian yang disediakan khusus bagi beberapa fraksi tertentu di MPR. "Enggak ada porsi karena kebetulan kan ini pembagian tugas untuk lima tahun ke depan. Ada yang membidangi sosialisasi, ada yang menerima aspirasi kemudian juga hubungan antarlembaga, anggaran, serta penggantian," imbuhnya.

Rapat perdana dihadiri seluruh pimpinan MPR, yakni Bamsoet dan para wakil ketua Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat (Rerie), Syarief Hasan, Arsul Sani, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad.

Seusai rapat, Bamsoet menjelaskan bahwa sesuai kesepekatan bersama, Ketua MPR bertindak sebagai koordinator umum, Ahmad Basarah sebagai wakil ketua bidang sosialisasi empat pilar, Lestari Moerdijat wakil ketua bidang penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah, Syarief Hasan sebagai wakil ketua bidang pengkajian ketatanegaraan.

Selanjutnya, Fadel Muhammad menjabat wakil ketua bidang penganggaran, Ahmad Muzani wakil ketua bidang komisi kajian ketatanegaraan, Zulkifli Hasan wakil ketua bidang persidangan, Jazilul Fawaid wakil ketua bidang hubungan antarlembaga negara, Hidayat Nur Wahid wakil ketua bidang evaluasi pelaksanaan ketetapan MPR, dan Arsul Sani wakil ketua bidang akuntabilitas kinerja MPR.

Selain 10 bidang tugas tersebut, MPR juga telah membentuk susunan tiga badan sebagai alat kelengkapan MPR. Sama seperti pembagian bidang tugas untuk pimpinan, pembentukan alat kelengkapan juga dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat.

Alat kelengkapan MPR yang disepakati oleh semua fraksi dan kelompok DPD ialah badan sosialisasi, badan pengkajian, dan badan penganggaran. (Uta/P-3)