Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meluruskan informasi yang menyebut dirinya melukai hati masyarakat yang terdampak gempa di Ambon, Maluku.
Menurutnya, penjelasan yang pernah disampaikan terkait upaya pemerintah untuk menenangkan masyarakat korban gempa telah diputarbalikkan. Sebelumnya, muncul isu bahwa banyaknya pengungsi gempa di Maluku menjadi beban pemerintah pusat dan daerah.
"Tidak ada alasan dan tidak mungkin saya sengaja melukai hati masyarakat Maluku yang sedang terkena musibah," ujar Wiranto.
Dalam menyikapi musibah tersebut, Wiranto mengaku justru meng-undang pejabat kementerian/lembaga terkait, seperti Kepala BNPB Letjen Doni Monardo agar melakukan langkah-langkah cepat guna meringankan beban pederitaan masyarakat terdampak bencana gempa di Maluku.
"Hasil rapat pemerintah pusat segera memberikan bantuan sesuai standar tanggap darurat, antara lain bantuan korban meninggal, bantuan untuk rumah yang rusak, bantuan kebutuhan dasar pengungsi, dan lain sebagainya," kata dia.
Kala itu, sambung dia, Kepala BNPB melaporkan bahwa banyaknya pengungsi tidak hanya karena rumahnya hancur, tetapi karena adanya informasi akan adanya gempa susulan yang lebih besar dan tsunami. Padahal, terang dia, berdasarkan laporan tidak ada badan resmi yang memberi informasi seperti itu.
Selain Kepala BNPB, lanjut dia, rapat yang digelar di Kantor Kemenko Polhukam, akhir pekan lalu, juga dihadiri Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN.
Hasil rapat juga menyimpulkan bahwa perlu ada penjelasan tentang keadaan yang sebenarnya dan mengimbau masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing. "Karena dalam pengungsian pasti akan banyak masalah yang akan dihadapi, baik masalah pendidikan anak-anak juga adanya risiko penyakit yang biasa muncul di pengungsian.''
Presiden Joko Widodo pun mengirimkan sejumlah paket bantuan kepada warga Ambon terdampak bencana gempa bumi dan warga Wamena terdampak kerusuhan sosial beberapa waktu lalu.
Sebanyak 2.000 paket bahan pokok bantuan Presiden telah diserahkan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku pada Selasa (1/10) untuk kemudian disalurkan ke lokasi terdampak gempa bumi di Provinsi Maluku antara lain Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram Bagian Barat. (Gol/Nur/P-1)
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Satgas didorong dapat segera menangkap bandar judi online. Agar masyarakat tidak menganggap adanya tindakan tebang pilih.
Kemenko Polhukam akan menggelar rapat satgas sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden untuk membentuk satgas yang bertujuan memberantas praktik perjudian online.
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto ogah menanggapi ihwal pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menemukan keberadaan buronan Harun Masiku.
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan keterbukaan informasi adalah kunci penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Pemerintah telah menunjuk perwakilan dari Kemenkumham, Kemendikbudristek, dan Kemenkeu di dalam Dewan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Trisakti.
Menurut Wiranto membangun netralitas TNI bukanlah tugas yang sulit karena disiplin TNI sangat kuat. Ia mengatakan perintah atasan pasti akan selalu diikuti oleh bawahannya.
Pendiri Partai Hanura Wiranto batal gabung ke Partai Amanat Nasional (PAN).
Wiranto dinilai masih memiliki pengaruh terhadap basis suara pemilihan.
Sebelumnya menyatakan dukungannya, Wiranto sempat bercerita tentang pengalamannya mendampingi lima Presiden RI.
KETUA Wantimpres, Wiranto, menitipkan 100 nama kader eks Partai Hanura sebagai calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Apa alasan Wiranto memilih PPP?
Wiranto menegaskan, tidak terpikir sedikit pun oleh pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kinerja KPU dan Bawaslu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved