Yudhoyono Mundur Perlahan dari Partai Demokrat

MI
17/4/2015 00:00
Yudhoyono Mundur Perlahan dari Partai Demokrat
(ANTARA/YUDHI MAHATMA)
KETUA Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri Silaturahim Nasional Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat di Jakarta, tadi malam.

SBY sebagai pendiri Partai Demokrat berjanji memberi kesempatan bagi generasi penerus Partai Demokrat untuk memimpin partai berlambang Mercy itu.

"Kongres hanya jalan. Tapi sasaran kita 2019. Tidak harus ada perang di jajaran Partai Demokrat. Saya dan para pendiri yang lain akan mundur pelan-pelan, silakan generasi mendatang memimpin kami," ucapnya.

Ia menambahkan Demokrat saat ini mendukung Presiden Joko Widodo. "Mari kita ikut penggerak pemerintahan di 2019 ," imbuhnya.

Di sisi lain, politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan calon Ketua Umum Demokrat harus mengantongi minimal 40% dukungan pemilik suara untuk maju dalam Kongres III Partai Demokrat pada Mei mendatang. Ruhut mengutarakan angka 40% merupakan aspirasi kader.

"Tadinya syaratnya 30%, tapi teman-teman minta 40%," kata Ruhut yang mengaku masuk jajaran panitia kongres di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, siapa pun kader bisa maju sebagai ketua umum dalam kongres mendatang selama memenuhi persyaratan. Namun, ia meyakini orang yang paling pantas menyandang status ketua umum hanyalah calon petahana, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Silakan saja maju. Tapi mana ada yang bisa ngalahin SBY. Ngalahin Ruhut aja enggak bisa," seloroh dia.

Secara terpisah, bakal calon Ketua Umum Partai Demokrat Gede Pasek Suardika mengatakan ia siap mengikuti tata tertib kongres selama tata tertib itu wajar dan bisa diterima logika.

"Tatibnya ada di kantong SBY dan Ibas. Kita siap saja ikuti tatib selama itu wajar dan isinya bukan rekayasa untuk aklamasi, untuk melanggengkan dinasti," jelasnya.

Namun, menurut Pasek, jika benar angka persyaratan calon ketua umum yakni harus didukung 40% pemilik suara, itu merupakan angka ketakutan.

"Itu sih angka ketakutan. Tapi, kan bisa digugurkan tatib tersebut di sidang pleno pembahasan tatib, karena kan harus wajar. Pilkada saja 20% syaratnya. Enggak tahu ilmu demokrasinya belajar di mana kalau benar begitu," kata dia. (Adi/Ant/P-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Admin
Berita Lainnya