Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI NasDem telah menyiapkan kader yang kredibel dan layak untuk mengisi posisi jabatan pimpinan MPR. Sesuai tata tertib (tatib) MPR yang baru disahkan, setiap fraksi partai politik dapat mengirimkan satu perwakilan untuk mengisi jabatan pimpinan MPR.
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menjelaskan bahwa sejak awal NasDem konsisten akan mendorong kader-kader perempuan di partai untuk menjabat posisi pimpinan MPR. Kader perempuan itu diharapkan mampu memrepresentasikan unsur keterwakilan perempuan di dalam parlemen.
“Jadi, kami akan mencalonkan perempuan sebagai pimpinan MPR yang tentu kompeten. Yang punya wawasan kebangsaan yang memadai. Itu yang akan kita usulkan,” tegas Johnny saat dihubungi Jumat (27/9).
Johnny menambahkan, pencalonan kader perempuan sebagai calon pimpinan MPR merupakan salah satu bentuk penghormatan NasDem terhadap dukungan yang berasal dari perempuan. Seperti yang sudah diketahui, NasDem amat mendukung 32% caleg terpilih dari perempuan. “Sebanyak 19 dari 59 anggota NasDem yang baru ialah perempuan. Nah, ini apresiasi kami atas partisipasi dan peran pemerintah,” ujarnya.
Terkait kemungkinan kadernya akan terpilih menjadi ketua MPR periode 2019-2024, Johnny menegaskan bahwa hal itu akan dibicarakan lebih lanjut melalui jalur musyawarah mufakat yang dilakukan dengan fraksi-fraksi lain. NasDem memiliki komitmen politik untuk membicarakan dan membangun MPR sebagai lembaga yang mengutamakan proses gotong royong. “Tentu kami senang sekali kalau ketua MPR dari unsur NasDem karena calon yang kami tampilkan juga kompeten,” paparnya.
Pada bagian lain, MPR menggelar Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan periode 2014-2019 Jumat (27/9). Dalam sidang paripurna itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengesahkan tata tertib MPR tentang penambahan pimpinan MPR dari 8 menjadi 10 pimpinan dengan komposisi 1 ketua dan 9 wakil ketua. “Apakah perubahan tatib MPR ini disetujui?” ujar Zulkifli saat memimpin sidang di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).
“Setuju!” ujar peserta sidang yang hadir. Dengan disepakatinya perubahan tatib MPR itu, ke-9 parpol ditambah unsur DPD yang lolos ke parlemen dapat mengirimkan perwakilan untuk menjabat sebagai pimpinan MPR. Pemilihan ketua MPR akan ditentukan melalui jalur musyawarah mufakat. (Uta/X-6)
Bamsoet menjadi saksi perjalanan kehidupan Prof. Paiman, yang mengawali karier sebagai tukang sapu, kemudian melanjutkan pendidikan hingga lulus S3 (program doktoral) di UNPAD,
Bamsoet dilaporkan buntut pernyataannya soal "semua fraksi setuju untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945".
Upaya konsisten dalam mengatasi dan mencegah stunting di tanah air membutuhkan komitmen kuat
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pemisahan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebab, menurut dia, semua orang butuh tempat tinggal, rumah.
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyarankan kebijakan pemotongan gaji atau penghasilan pekerja untuk iuran Tapera ditunda.
sosialisasi masif diperlukan agar masyarakat memahami manfaat program Tapera itu untuk jangka panjang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved