Golkar Perkuat Stabilitas Politik

MEMBANGUN bangsa harus dengan kebersamaan. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengapresiasi bergabungnya Partai Golkar mendukung pemerintah sebagaimana yang diputuskan dalam sikap politik saat penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar di Jakarta, kemarin.

"Tentunya saya sangat menghargai dukungan Partai Golkar kepada pemerintah karena tujuan pemerintah satu, memajukan bangsa. Dalam memajukan itu kita punya banyak cara. Pemerintah punya cara dengan pembangunan manusianya, silakan partai termasuk Golkar memajukan negeri ini dengan cara berjuang di sisi politik baik kemajuannya, kestabilannya, termasuk mengkritik pemerintah," kata Jusuf Kalla saat menyampaikan pidato penutupan Rapimnas Golkar di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, JK mengatakan keputusan Golkar diharapkan dapat menciptakan keadaan politik nasional yang menenangkan, juga memberi dukungan bagi pemerintah dalam menjalankan program-program strategis untuk kemajuan bangsa.

Menurutnya, Golkar memang didirikan sebagai partai yang mendorong kemajuan bangsa melalui pembangunan.

"Walaupun saya mengharapkan ada kritik terhadap pemerintah apabila ada kekeliruan. Tentu itu sangat penting bagi jalannya pemerintahan," imbuh mantan Ketua Umum Golkar 2004-2009 itu.

Ia menyampaikan apreasiasi atas langkah para elite Golkar untuk menyatukan partai itu kembali. JK berharap bukan lagi persoalan kekuasaan yang menjadi tujuan, melainkan penyatuan demi kebesaran partai.

"Suatu partai yang ingin mempunyai pe-ranan besar di bidang pemerintahan harus bersatu, tentunya kesatuan harus dengan kebesaran jiwa," kata JK.

Sepakat munaslub

Kalla juga menegaskan mendukung penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Menurutnya, tidak perlu ada kekhawatiran mengenai legalitas penyelenggaraan munaslub. Pasalnya sudah ada jaminan dari pemerintah agar hasil dari munaslub itu dapat disahkan.

"Saya sudah tanyakan ke Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Beliau akan mengeluarkan persetujuan supaya sah," katanya.

Ia juga menyampaikan, keberadaan tim transisi yang diisi oleh para senior pada intinya menginginkan persatuan di tubuh Golkar sehingga tidak menghalangi penyelenggaraan munaslub.

"Munaslub diselenggarakan oleh DPP dengan rekonsiliasi semua ikut serta, jadi tidak lihat kubu-kubu," tuturnya.

JK pun berjanji akan segera mengoordinasikan dengan kubu Agung Laksono mengenai keputusan soal munaslub.

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) menegaskan, mendukung pemerintah adalah sesuai dengan doktrin partai yang telah berdiri selama 51 tahun terakhir. Namun, deklarasi dukungan akan disempurnakan dalam munaslub yang digelar paling lambat Juni 2016.

Sebelumnya, mayoritas Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar se-Indonesia tak setuju dengan usulan munaslub karena persoalan legalitas. Mereka berasalan munaslub dapat diselenggarakan apabila partai dalam keadaan darurat. Selain itu, kondisi ketua umum mengundurkan diri atau meninggal. Namun, DPD menyerahkan keputusan munaslub kepada pengurus DPP.

Dalam penutupan Rapimnas Golkar, selain Wapres, turut hadir Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan.

(P-4)