Mendagri Minta Pemda Jaga Situasi Pulau Bangka

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum terkait kasus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Ia meminta pemerintah daerah tetap menjaga kondusivitas di sana.

"Koordinasi intensif sesama Forkompimda dan lakukan deteksi dini. Cegah main hakim sendiri," ujar Tjahjo, Senin (25/1).

Ia menjelaskan pada 24 Januari 2016 pukul 08.30-10.00 WIB di kediaman salah satu Ulama Sungailiat Kabupaten Bangka berlangsung aksi pengusiran JAI dari lingkungan Srimenanti oleh sekitar 300 massa. Kejadian tersebut kemudian dimediasi oleh Bupati Bangka Tarmizi dan Kapolres. "Massa selanjutnya membubarkan diri dengan tertib setelah mendengar penjelasan dari Bupati Bangka," ujarnya.

Saat ditanyakan lebih lanjut terkait surat yang dikeluarkan oleh Pemda Bangka yang berisi bahwa JAI harus keluar dari lingkungan Srimenanti Sungailiat atau bertobat, Tjahjo belum bisa menjelaskan lebih jauh. "Saya akan cek dulu ke daerah terkait hal tersebut," jawabnya singkat. Untuk diketahui, surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Bangka pada 5 Januari 2016.

Sebelumnya, aksi pengusiran warga Ahmadiyah di Srimenanti juga pernah terjadi. Hal itu berdasarkan hasil rapat yang digelar pada 14 Desember tahun lalu. Rapat tersebut dihadiri oleh kalangan Nahdalatul Ulama (NU), FKUB Bangka, Muhammadiyah, MUI, pihak Pemkab Bangka, dan pihak kepolisian.

Menanggapi hal itu, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan pihaknya belum mendapatkan laporan apakah memang ada pertemuan tersebut atau tidak. Pasalnya, laporan MUI daerah ada yang dilaporkan ke MUI Pusat dan ada juga yang tidak.

"Tentang Ahmadiyah di Bangka, (saya) ngga tau, mungkin ada (pertemuan tersebut), tapi ngga tau," terangnya saat dihubungi. Ia pun mempertanyakan pertemuan tersebut diwakili oleh MUI Pusat atau MUI daerah. Kendati demikian, ia menambahkan biasanya MUI Pusat menyerahkan masalah-masalah di daerah kepada MUI daerah. (Nur/OL-1)