Masyarakat Sudah Tidak Percaya Parpol

Kemacetan, kriminalitas, hingga penanganan korupsi menjadi isu yang menjadi harapan warga Jakarta untuk segera ditanggulangi. Disisi lain, masyarakat juga menginginkan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 mendatang, calon yang akan bertarung maju lewat jalur independen.

Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes mengutarakan, pihaknya telah menggelar survei terkait isu dan masalah perkotaan yang menjadi perhatian masyarakat menjelang Pilkada DKI Jakarta pada 2017. Menyangkut itu, diambil sebanyak 400 responden secara proporsional dari lima wilayah Kotamadya di DKI Jakarta.

"Hasil survei dikumpulkan mulai tanggal 5 sampai 10 Januari 2016. Didapat, 53 persen publik lebih menginginkan calon (Gubernur DKI Jakarta) maju lewat jalur non partai," ungkap Arya, Senin (25/1).

Kondisi demikian menurutnya, berangkat dari rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Kecenderungannya, masyarakat mengkhawatirkan apabila calon pimpinan daerah yang maju lewat jalur partai, kedepannya justru tumbuh praktik transaksional dalam membentuk kebijakan.

"Publik sudah memiliki hasil evaluasi, bagaimana buruknya kinerja partai belakangan ini. Contohnya pada kasus pengadaan Uninterruptible Power Suply (UPS). Jadi ada kekhawatiran masyarakat, pemimpin mereka nanti akan bekerja untuk partai," katanya.

Sebagai kota yang baru, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Hal itu berdasarkan cita-cita Joko Widodo saat baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun pada kenyataannya, masyarakat Jakarta masih menilai konsep tersebut terus terkendala padatnya kemacetan di jalan, tingginya kasus kriminalitas, dan angka korupsi.

"Perubahan yang masih kecil dirasakan warga yakni penanganan kriminalitas dan masih maraknya prostitusi. Namun ada juga yang dirasa membanggakan bagi publik secara umum, seperti pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelayanan birokrasi cepat, serta kenyamanan taman kota," paparnya.

Di tempat sama, Direktur CSIS, Philips menambahkan, pemilih di Jakarta saat ini sudah masuk dalam kategori calon pemilih yang rasional. Terlihat dengan sikap kritis terhadap kinerja pemerintahan selama ini dan rencana pembangunan yang dibutuhkan kedepan.

"Selain mengkritisi, warga Jakarta atau masyarakat luas sudah dapat juga memberi masukan, kira-kira seperti apa pembangunan yang dibutuhkan bersama. Ini membuktikan, mereka tidak sekedar asal pilih, tapi semakin cerdas menentukan pilihannya," jelasnya.

Terkait makin terkikisnya kepercayaan publik terhadap partai politik, Philips menyarankan, para pengurus partai mau meningkatkan kinerjanya untuk pembangunan masyarakat seutuhnya. "Jangan lagi, partai mau bergerak setelah ada kesepakatan tertentu dengan pimpinan daerah. Belakangan ini, hal itu yang terus dinilai masyarakat. Terkesan, partai politik justru mengganggu jalannya pembangunan," tandasnya. (DA/OL-1)