Terlalu Prematur untuk Menilai Pemerintahan Jokowi

PAKAR komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, mengatakan enam bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terlalu dini untuk dinilai.

Pemerintahan itu dinilainya hanya belum berhasil mencapai titik keseimbangan politik.

Dalam diskusi Rapor Kabinet Kerja Jokowi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin, Gun Gun menguraikan selama ini partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai pendukung pemerintah masih kerap mengkritik secara keras pemerintah dalam beberapa kebijakan.

Sebaliknya, Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai gabungan dari partai oposisi justru kerap mendukung pemerintah dalam beberapa kebijakan.

"Ini suatu hal yang jadi masalah, ada ketidakcocokan apa yang diharapkan dan dibayangkan dalam situasi politik. Polanya asimetris, belum jelas siapa kawan dan lawan," tandasnya.

Menurut Gun Gun, itu merupakan ujian daya tahan pemerintahan yang harus segera diselesaikan. Jika tidak, dikhawatirkan, pemerintahan akan terus terganggu dengan situasi politik yang tidak menentu.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Johnny G Plate mengatakan diskursus politik sangat banyak di bulan-bulan awal pemerintahan yang jelas mengganggu fokus kerja pemerintah.

Dia menyebut perseteruan antarkoalisi partai menjadi salah satu kendala politik yang dihadapi pemerintah baru tersebut.

"Contohnya, tiga bulan pertama ada masalah kepentingan di internal DPR soal alat kelengkapan dewan. Ini mempengaruhi situasi politik," tandasnya.

Terkait evaluasi kinerja para menterinya, Johnny mengatakan NasDem menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden, apakah itu perlu dilakukan perombakan atau tidak.

"Soal itu, kita serahkan kepada Presiden sesuai hak prerogratifnya untuk memutuskan," ujarnya.

Di diskusi tersebut, senator asal Aceh, Fachrul Razi, mengatakan Presiden sebaiknya mengocok ulang kabinetnya dengan mengganti sejumlah menteri yang dianggap mengganggu citra dan kinerja pemerintahan.

"Presiden harus berani mengganti menteri yang lambat, loading-nya lama. Jangan ragu, ini sama saja ganggu kinerja Presiden. Masyarakat tahu dan bisa meerasakan siapa yang maksimal dan belum maksimal," tandasnya.