Rapimnas Golkar Sepakat Dukung Jokowi-JK

NASIB Partai Golkar pascaperpecahan diserahkan sepenuhnya kepada DPD Tingkat I sebagai pemilik suara sah dalam ajang Rapimnas Golkar yang berlangsung 23-25 Januari 2016.

Kendati demikian, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie berharap usulnya agar partai berlambang pohon beringin itu bersatu di jajaran pendukung pemerintah disetujui. Ical, panggilan akrab Aburizal, mengakui ide itu bukanlah bentuk inkonsistensi sikap politiknya.

"Kita harus melakukan repositioning untuk mengabdi kepada kejayaan partai dan kemajuan RI. Saya yakin partai kita akan memutuskan untuk memilih jalur pengabdian dengan berada bersama kekuatan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi," kata Ical dalam pembukaan Rapimnas Partai Golkar di JCC, Jakarta, kemarin.

Menurut Ical, sikap politiknya yang berbeda dengan saat Pileg dan Pilpres 2014 itu bukan disebabkan haus kekuasaan. Dia beralasan Partai Golkar ialah partai yang memiliki keahlian dalam mengelola kekuasaan.

"Sebagai kekuatan politik, Golkar tidak lahir dalam oposisi. Doktrin partai kita berbeda dengan doktrin partai lain. Keahlian kita bukan melawan terhadap kekuasaan," ujar Ical. Selain itu, Ical menginginkan gelaran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar berlangsung Juli tahun ini.

"Karena itu, Golkar memiliki cukup waktu melakukan konsolidasi untuk bertarung dalam Pilkada 2017," ungkap Ical. Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham berharap rapimnas dapat menjadi momentum konsolidasi semua kubu. "Komitmen kami Golkar satu, Golkar solid, karena ini diadakan sebagai tindak lanjut kesepakatan selama ini.

"Salah satu kesepakatan tersebut, lanjut Idrus, merupakan hasil Rapat Konsolidasi Nasional Golkar 4 Januari. "Kami mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Ini akan menjadi keputusan rapimnas. "Dalam rapimnas yang mengusung tema Suara Golkar suara rakyat itu, hadir Presiden ketiga RI BJ Habibie, Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua DPR Ade Komarudin, dan Wakil Ketua MPR Mahyudin. Untuk perwakilan pemerintah, hadir Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dan Menkum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly.