KOMISARIS Jenderal (Komjen) Badrodin Haiti hari ini akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR untuk menjadi Kapolri.
"Besok pukul 10.00 WIB, fit and proper test. Setiap fraksi dan anggota Komisi III diberi kesempatan mengajukan pertanyaan seluas-luasnya kepada calon Kapolri. Mudah-mudahan bisa cepat. Setiap fraksi sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, Demokrat juga sudah siap. Nanti kami akan ajukan 13 pertanyaan pokok yang akan disampaikan dalam fit and proper test," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman seusai rapat pleno di ruang Komisi III DPR, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Disampaikan Benny, di rapat itu juga muncul usul dari anggota Komisi III supaya Presiden Joko Widodo terlebih dahulu membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri.
Namun, finalisasi prosesnya seperti apa akan dibahas dalam pleno berikutnya setelah fit and proper test selesai.
"Tadi pleno ada juga pemikiran supaya selain beri persetujuan atau penolakan calon Kapolri, supaya dengan tegas Presiden harus membatalkan pelantikan BG. Bagaimana finalnya, lihat besok," tandas Benny.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Trimedya Pandjaitan mengatakan fit and propet test itu tidak akan membahas laporan harta kekayaan Badrodin.
Ia beralasan Komisi III telah menerima rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Badrodin hanya punya waktu sedikit jika menjabat Kapolri. Hanya 15 bulan hingga pensiun. Jadi apa yang akan dilakukannya dalam waktu singkat tersebut, itu yang akan kita tanyakan," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin berharap proses fit and proper test berjalan lancar sehingga dalam waktu dekat lekas diputuskan.
Menurutnya, seluruh fraksi sesungguhnya sudah sepakat terhadap Badrodin, tetapi tinggal mekanisme pelaksanaan undang-undangnya saja karena pandangan yuridis dari setiap anggota berbeda.
"Semoga besok bisa dijadwalkan juga kirim surat ke pimpinan DPR untuk agendakan (sidang) paripurna. Itu akan kami plenokan besok," ujar Aziz.