Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyebut sebanyak 90 caleg terpilih belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 30 Agustus.
Menurut Komisioner KPU Ilham Saputra, pihaknya menunggu partai politik menyerahkan LKHPN tujuh hari setelah penetepan.
"Kita tunggu sampai dengan 7 September. Hari terakhir untuk mengumpulkan (LHKPN) ke KPU baik secara kolektif atau sendiri-sendiri," kata Ilham di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta, Sabtu (31/8).
LHKPN, kata Ilham, merupakan salah satu syarat pelantikan caleg. Jika tidak sampai 7 september tidak menyerahkan, maka KPU tidak memberikan nama caleg tersebut untuk dilantik oleh presiden. Pelantikan legislator sendiri diadakan pada 1 Oktober.
"Sudah 84,35% sudah menyerahkan (caleg DPR) dan untuk DPD sudah menyerahkan 77,2%. Saya berharap ini belum dilaporkan karena memang persoalan administrasi KPK, bukan karena ketidakinginan calon anggota terpilih untuk tidak melaporkam LHKPN," kata Ilham.
Baca juga: Puan Raih Suara Terbanyak di Pileg 2019, Fadli Zon Masuk 10 Besar
"Sekali lagi saya sampaikan jika anda tidak melaporlan LHKPN, maka KPU tidak akan mencantumkan untuk dilantik baik itu DPR maupun DPD," tandasnya.
Disebutkan KPU, PDI-P menjadi partai paling tidak patuh menyerahkan LHKPN dengan persentase 55%. Dari 128 caleg, yang menyerahkan baru 71 orang.
Partai lain yang calegnya belum menyerahkan LHKPN adalah Gerindra. Dari 78 caleg, baru 63 yang menyerahkan LHKPN atau persentase 81%.
Kemudian Demokrat jadi partai ketiga yang calegnya banyak belum menyerahkan LHKPN. Dari 54 caleg demokrat, baru 46 yang menyerahkan atau presentase 85%.
Sisi lain, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah 100% menyerahkan LHKPN. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari 50 caleg yang sudah menyerahkan LHKPN ada 48 atau persentase 96%.
NasDem dari 59 caleg, yang baru menyerahkan ada 55 atau persentase 93%. Dari Partai Kebangkitan Bangsa dari 58 caleg, baru 54 yang menyerahkan atau persentase 93%. (OL-8)
Dalam putusannya, DKPP meminta keduanya dipecat lantaran terbukti berpihak kepada salah satu calon legislatif pada Pileg 2019.
TKLN 01 Malaysia mendesak pihak KBRI Kuala Lumpur Malaysia, KPU RI, Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan
Tidak sulit untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu. Negara sudah memfasilitasi dengan aturan dan lembaga yang berwenang.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) diminta gencar menyosialisasikan pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019 karena masih banyak warga Indonesia yang belum tahu tanggal pelaksanaannya.
KPU bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih di tempat ibadah.
Kurangnya sosialiasi dikhawatirkan dapat meningkatkan angka golput di pemilu. Surya sangat berharap proses demokrasi bisa berjalan dengan lebih baik secara berkelanjutan
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved