Rencana Pembentukan Panja Kasus 'Papa Minta Saham' Berlebihan

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menilai rencana pembentukan Panja Freeport itu berlebihan. Menurut Ruhut, dengan dibuatnya Panja terkesan Komisi III membela Novanto.

"Berlebihan itu. Mereka seperti bela (Setya) Novanto. Harusnya diserahkan ke lembaga penegakkan hukum, kan sudah selesai ini," ujar Ruhut di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (21/1).

Menurutnya, pekerjaan DPR RI banyak yang belum dikerjakan salah satunya utang legislasi dari Prolegnas 2015 yang belum tuntas dan sejumlah revisi UU yang baru dimasukkan dalam Prolegnas 2016.

"Kalau kawan saya kan kurang puas. Kita ini masih banyak pekerjaan yang lain, yaitu legislasi," paparnya.

Berbeda dengan Ruhut, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan Panja Freeport itu bukan untuk mengintervensi penegakan hukum yang ditangani oleh Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus "Papa Minta Saham". Menurutnya, ide dasar dibentuknya Panja ini adalah mengawal korps Adhiyaksa itu agar tidak bermain politik.

"Kita ingin mengawal secara politik. Jaksa Agung dalam usut kasus ini harus ada dasar hukumnya, ada fakta hukumnya bukan karena ada sesuatu di balik itu. Pembentukan itu belum diamini seluruh fraksi, makanya kita buat dalam catatan. Saya usul, perlu dipertimbangkan membentuk ini atau tidak. Jangan sampai nanti kesannya DPR mengintervensi kasus ini," pungkasnya. (Nov/OL-2)