Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PENGAMAT politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno, menegaskan bahwa partai politik harus berhenti melakukan manuver dan membuat kegaduhan politik terkait dengan jatah menteri di kabinet nanti. Dia mengingatkan pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
“Hakikat politik itu mengejar kekuasaan sebanyak-banyaknya. Cuma ada baiknya kalau permintaan jatah menteri itu tidak perlu diumbar ke publik,” kata Adi saat dihubungi, kemarin.
Soal jatah menteri yang akan membantu Jokowi di pemerintahannya periode kedua, 2019-2024, menjadi sorotan karena beberapa partai politik merasa berhak mendapatkan kursi banyak. Meski Jokowi telah merampungkan susunan kabinet, dikhawatirkan masih ada parpol yang bermanuver untuk mengubah putusan itu.
Menurut Adi, parpol harusnya mengumbar politik kenegarawanan dan politik tanpa syarat. Hal itu akan berimplikasi baik pada parpol tersebut.
Lagipula, imbuh Adi, posisi menteri sepenuhnya hak presiden sehingga tak perlu ada kegaduhan hanya demi meminta jatah di kabinet. “Jatah menteri itu, ya hak prerogatif presiden, jadi harusnya jangan dibebani. Presiden tidak perlu direpotkan soal urusan menteri,” tandasnya.
Parpol pendukung seharusnya juga tidak perlu saling ngotot perihal jatah menteri kendati itu sudah menjadi tradisi ketika calon yang mereka usung menang. Berapa pun jumlah yang diberikan oleh presiden, partai harus menerima dengan penuh tanggung jawab. “Toh, Presiden sudah tahu partai mana yang dikasih banyak mana yang sedikit. Jokowi di periode ini pasti dan harus lebih independen dan otonom dalam menentukan siapa para pembantunya.’’
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengaku tidak tahu-menahu soal pembentukan kabinet oleh Jokowi. “Saya tidak tahu, itu kan hak prerogatif presiden, saya tidak tahu,” tuturnya.
Sekjen PKB Abdul Kadir Karding juga mengatakan belum mendapat informasi perihal pembentukan kabinet. Yang pasti, masalah itu merupakan hak prerogatif presiden dan PKB akan menghormatinya. (Mir/X-8)
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) didorong melakukan perombakan jajaran menteri dan kepala lembaga di sisa masa pemerintahan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masih sibuk menangani sejumlah kepentingan Indonesia di luar negeri di tengah isu banyaknya menteri yang diisukan mundur dari Kabinet Jokowi
Salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju yang belakangan ini diisukan mundur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy telah mengajukan surat pengunduran diri pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
CUTI bagi pejabat negara, termasuk menteri atau pejabat setingkat menteri, saat melakukan kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 perlu diatur ulang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved