Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Setara Institute Hendardi menilai positif pidato kebangsaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang bersama DPD dan DPR, Jumat (16/8) kemarin. Presiden memberikan perhatian penuh pada isu intoleransi, radikalisme dan terorisme yang mengancaman kemajuan bangsa.
"Penyebutan tiga tantangan itu secara berurutan menggambarkan afirmasi kepemimpinan Jokowi bahwa intoleransi adalah hulu dari terorisme dan terorisme adalah puncak dari intoleransi," ujar Hendardi kepada wartawan, Jumat (16/8).
Lebih lanjut, Hendardi mengapresiasi penguatan ideologi Pancasila sebagai jalan keluar yang digaungkan Jokowi dalam pidatonya kemarin guna menghadapi ancaman intoleransi-radikalisme-terorisme yang kian nyata.
"Tepat kiranya jika tantangan intermediate dari upaya mengatasi intoleransi-radikalisme-terorisme ini adalah pembudayaan Pancasila, yang menuntut lompatan kreatif dalam pembinaan dan pembudayaannya," imbuh Hendardi.
Untuk itu, Hendardi menyarankan agar visi negara Pancasila dalam kerangka demokratik yang menghargai hak asasi manusia (HAM) harus menjadi mainstream dalam pemerintahan Jokowi. Khususnya dalam membentuk kebijakan, keteladanan elit, dan penanganan kelompok intoleran-radikal-teroris.
"Jokowi tidak boleh membiarkan kebijakan kontraproduktif, represif, dan indoktrinatif yang mengatasnamakan pembelaan ideologi Pancasila," tukas Hendardi.
baca juga: Kereta Kencana Ki Jaga Raksa Kembali Bawa Bendera Pusaka
Dengan demikian, ungkap Hendardi, komitmen pada penghapusan intoleransi-radikalisme haruslah menjadi variabel penentu bagi Jokowi dalam memilih dan menentukan menteri-menteri di kabinet barunya mendatang.
"Jokowi bisa mengatasinya dengan memilih pembantu-pembantu di bidang hukum dan HAM yang visioner, berintegritas, dan progresif. Memilih pejabat-pejabat kunci di pemerintahan, BUMN, dan lain sebagainya, yang memiliki akses pada pengelolaan sumber daya ekonomi dan pembangunan manusia Indonesia," tutup Hendardi. (OL-3)
Nama Thomas Lembong atau Tom Lembong menjadi perbincangan hangat setelah disebut oleh calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dalam debat keempat Pilpres 2024
MEGAWATI Soekarnoputri menceritakan pengalamannya saat menjadi delegasi termuda dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) I di Beograd.
Pengamat menilai pidato Persiden Joko Widodo di sidang tahunan MPR tidak memaparkan hal-hal substansif.
APBN 2024 menjadi anggaran terakhir yang akan dijalankan pemerintahan saat ini, sebelum nantinya terjadi peralihan kepemimpinan nasional pada bulan Oktober 2024 nanti.
“Marathon kita,” kata Ganjar usai menyaksikan pidato kenegaraan Jokowi di Gedung DPRD Jateng, Kota Semarang
Pidato Jokowi dinilai minim menyinggung soal isu lingkungan. Padahal, di DKI Jakarta saat ini isu polusi udara sedang sangat santer diberitakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved