GBHN Dipandang Perlu Sebagai Panduan Pembanguan Nasional

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menegaskan perlunya suatu sistem perencanaan pembangunan dengan model GBHN. Menurutnya hal tersebut merupakan hasil rekomendasi dari badan pengkajian MPR dan lembaga pengkajian MPR dari serangkaian diskusi dan penyerapan aspirasi dari berbagai masyarakat.

"Salah satu rekomendasinya yang mendapatkan kesepakatan bersama adalah perlunya sistem perencanaan pembangunan dengan GBHN melalui perubahan terbatas terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," tutur Zulkifli dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (16/8).

Menurutnya GBHN diperlukan sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional terutama dengan wilayah negara seluas Indonesia agar dapat berkesinambungan. Dalam penyusunannya pun akan disusun secara demokratis berbasis kedaulatan rakyat dengan dilandasi landasan hukum yang kuat.

Zulkifli juga mengingatkan bahwa saat ini sedang terjadi pengikisan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Salah satu sebabnya karena tidak ada program pengganti dalam pengintralisasian nilai-nilai Pancasila selepas dihapuskannya program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7).

baca juga: Presiden Apresiasi Respons Cepat DPD Hadapi Tantangan Daerah

Ia mengemukakan hal tersebut sebagai bentuk deideologisasi. hal tersebut juga dibarengi dengan globalisasi, liberalisme, individualisme, dan ekstrimisme yang terus menggerus nilai-nilai Pancasila. Untuk itu MPR berinisiatif melaksanakan hal tersebut melalui Sosialisasi 4 Pilar MPR RI. Zulkifli juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam pemantapan ideologi bangsa yakni dengan dibentuknya BPIP tahun lalu.

"Kolaborasi dan sinergitas antara MPR dan BPIP akan mengoptimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam mempertahankan ideologi bangsa," ujarnya. (OL-3)