Peradilan Pemilu Harus Disusun Mendetail

HINGGA saat ini peradilan khusus yang menangani sengketa pemilihan umum, baik secara administrasi maupun pelanggaran pidana belum tersedia. Karena itu, Direktur Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi pun ikut menyetujui adanya peradilan khusus pemilu.

Namun, ia menegaskan, peradilan pemilu yang diwacanakan oleh Badan Pengawas Pemilu itu harus disusun secara mendetail. Desain peradilan pemilu harus jelas pengaturannya.

Baca juga : Bawaslu Siap Jadi Bagian Peradilan Pemilu Untuk Tangani Sengketa

"Dilevel mana ia akan dibentuk. Penataan kewenangan sengketa ini seharusnya sudah mulai disiapkan. Memang akan sangat kompleks, tapi kalau mau menata, menurut saya sejak sekarang harus didiskusikan sekompleks mungkin peradilan khusus itu," kata Veri di Jakarta, Senin (12/8).

Selain itu, peradilan pemilu pun harus jelas kewenagannya. Jangan sampai nantinya, kewenangan peradilan pemilu justru hanya mengurusi perkara yang tidak signifikan dalam proses pemilu.

"Tinggal nanti timelinenya misalnya sampai tahun berapa dibentuk khusus menangani apa. Karena sangat disayangkan kalau kita bicara peradilan khusus, mereka cuma satu kewenangan saja. Ini kan membangun suatu lembaga yang besar dengan biaya yang besar kalau menangani hal kecil, ya tidak pas," tandas Veri. (OL-7)