Ical Harus Pahami Kondisi Riil

Penolakan sejumlah kader Partai Golkar versi Munas Bali terhadap putusan Mahkamah Partai Golkar dinilai Wapres Jusuf Kalla sebagai hal yang tergesa-gesa. Menurut JK, Mahkamah Partai Golkar memutuskan pembentukan tim transisi demi persatuan partai beringin.

"Iya, ini, kan, kita ini yang senior-senior ingin hanya satu tujuan. Mempersatukannya. Tidak mungkin (kedua kubu) tidak bersatu. Bagaimana caranya? Kita bicaralah. Jangan belum apa-apa sudah curiga. Lihat dulu tujuannya," JK menegaskan di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (18/1).

Wapres juga mengkritik penolakan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie terhadap rencana munas rekonsiliasi. Menurutnya, Ical mesti melihat kondisi riil kepengurusan yang vakum karena tidak disahkan Kementerian Hukum dan HAM akibat konflik berkepanjangan.

Bila Ical berkukuh mendasarkan diri pada kepengurusan partai versi Munas Riau (2009-2014), itu tidak bisa karena sudah habis masa baktinya.

"Kan UU menetapkan kalau itu berdasarkan (Munas) Riau habis masa kerjanya. Kalau (berdasarkan Munas) Riau iya," imbuh JK.

JK selaku ketua tim transisi gencar berkomunikasi dengan anggota tim dan kader partai lainnya sebelum merumuskan jalan islah. Yang jelas, akunya, dirinya akan mematuhi putusan Mahkamah Partai Golkar soal penyelenggaraan jadwal munas rekonsiliasi pada Maret.

"Ya, pada ujungnya apa pun harus ada munas sesuai dengan nanti masalahnya. Kalau yang dipakai tetap (kepengurusan Munas) Riau, otomatis tetap harus munas," tutup JK yang merupakan mantan Ketua Umum Golkar 2004-2009. (Kim/P-5)