Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMADAMAN listrik di sebagian wilayah Pulau Jawa dalam waku lama pada Minggu (4/8) dan masih berlanjut saat Senin (5/8) menimbulkan tanda tanya dari banyak pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pun mengatakan, pihaknya mempertimbangkan untuk mendalami tata kelola yanga da di tubuh Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait pemadaman tersebt.
Saut menegaskan, pendalaman tersebut dilakukan dalam rangka perbaikan sistem agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Namun, ia menegaskan, pendalaman tersebut bukan bersifat penindakan, tapi asistensi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Soal PLN kemarin, KPK memang tidak bisa masuk dari sisi penindakannya, tetapi kalau dalam kaitan tata kelola kemungkinan kita bisa masuk. Seperti apa tata kelolanya, ini kan sederhananya hukum sebab akibat, kenapa bisa seperti itu tentu karena ada sesuatu. Mungkin KPK bisa masuk kesana," tutur Saut saat ditemui di Jakarta, Rabu (7/8).
Baca juga : Jakarta Aman dari Pemadaman Bergilir
Soal isu adanya kemungkinan perbedaan pandangan di internal PLN yang menyebabkan pemadaman terjadi, Saut mengatakan, pihaknya masih perlu mencari kebenarannya. Namun, jika benar, ia menyebut hal tersebut menarik untuk didalami.
"Kita nanti akan lihat lebih lanjut lagi. Saaya kira dalam kaitan pencegahan kita bisa diskusi nanti dengan PLN, apa yang bisa kita (KPK) bantu," tutur Saut.
Nantinya masukan yang akan diberikan KPK kepada PLN kemungkinan besar akan dalam bentuk rekomendasi sebagaimana biasa dilakukan oleh KPK kepada lembaga BUMN lainnya.
KPK rencananya akan melibatkan peranan Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Kementerian BUMN untuk melihat detail-detail yang dilakukan oleh perusahaan BUMN dalam menjalankan tugasnya.
"Jadi detail-detail ini KPK nanti kita harapkan bisa masuk melewati di SPI. Karena kan SPI akan melihat banyak detail-detailnya. Mudah-mudahan itu bisa dijalankan. Jadi bagaimana mereka bisa menjaga integritas mereka" tambahnya. (OL-7)
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merespons pemadaman listrik di Sumatra. Ia pastikan pemerintah akan mengevaluasi terhadap kejadian tersebut.
PT PLN (Persero) menyebut berhasil menormalkan kembali 100% pasokan listrik yang menyuplai 1,7 juta pelanggan di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) setelah dalam 2 hari terakhir ada pemadaman.
Pemadaman listrik terjadi selama dua hari terakhir di hampir semua wilayah yang tergabung dalam sistem interkoneksi Sumatra, termasuk Provinsi Riau.
SEKITAR 1,5 juta pelanggan PLN di Sumatra Barat (Sumbar) terdampak pemadaman listrik, imbas gangguan transmisi SUTT 275 KV Lubuk Linggau-Lahat, Sumatra Selatan, kemarin.
PLN terus berupaya melakukan pemulihan pasca gangguan pada jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi Linggau-Lahat, Sumatra Selatan
Badai tornado dan petir yang menghancurkan telah melanda Amerika Serikat, menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan listrik dan menyebabkan setidaknya 23 orang tewas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved