RUU Kamtansiber Dinilai bisa Merusak Hubungan Antarlembaga

PAKAR Hukum Tata Negara asal Universitas Soedirman, Muhammad Fauzan, menyatakan RUU Kemanan dan Ketahanan Siber berpotensi menimbulkan disharmonisasi antar lembaga terkait.

“RUU Kamtansiber memiliki potensi menimbulkan disharmonisasi hubungan antar lembaga,” ujar Fauzan dalam keterangan tertulis, Senin (5/8).

Baca juga: Mendagri Minta Parpol Tidak Usah Usung Kader Napi Eks Koruptor

Fauzan menjelaskan, disharmonisasi antar lembaga berpotensi terjadi karena RUU Kamtansiber belum mengatur dengan jelas kewenangan bagi BSSN untuk melakukan penyadapan.

Kewenangan BSSN itu, kata dia, perlu dipertegas mengingat ada lembaga yang sudah lebih awal memilik kewenangan penyadapan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan, dan TNI.

“Agar itu dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang selama ini memang sudah mempunyai kewenangan untuk melakukan itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fauzan mengaku heran dengan draft RUU Kamtansiber yang mendesak UU untuk menyesuaikan, misalnya terkait dengan penilaian konten yang selama ini merupkan ranah Kemenkominfo. Ia berkata, hal itu perlu dikaji kembali karena tidak sesuai.

“Di dalam naskah akademik itu dikatakan agar ketentuan-ketentuan itu harus dilakukan perubahan karena tidak sesuai dengan RUU, gimana masa UU sudah exciting berlaku disuruh mengacu pada RUU. Nah ini kan dasar argumentasinya kan ga pas menurut saya,” ujar Fauzan.

Baca juga: Komisi II Akan Dalami Masalah Perlindungan Data Pribadi

Terkait dengan hal itu, Fauzan mendesak pembahasan dan pengesahan RUU Kamtansiber ditunda. Ia menilai perlu ada pendalaman kembali terhadap draft RUU Kamtansiber yang belakangan diketahui merupakan insiatif DPR.

“Saya berharap agar masa jabatan yang tinggal dua bulan ini bukan untuk mengejar target mengesahkan sekian UU, bukan. Tapi benar-benar untuk agar UU benar-benar dihasilkan sebagai sebuah UU yang baik,” ujarnya. (OL-6)