Politik Identitas Pengaruhi Kualitas Indeks Demokrasi Indonesia

PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai penurunan dua aspek dalam indeks demokrasi Indonesia lebih banyak disumbangkan oleh polarisasi politik yang kuat antarwarga selaku pemilih.

"Salah satu instrumen yang memberikan poin paling besar itu memang soal interaksi antara warga negara dalam merespon isu-isu sosial politik. Salah satunya adalah kontestasi pemilu," ujar Fadli ketika dihubungi, Selasa (30/7).

Menurut dia, politisasi berbasis SARA pada perhelatan pesta demokrasi tidak bisa dihindari. Itu lantaran banyak persoalan yang realitasnya belum mampu diselesaikan secara baik, antara lain masifnya berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian.

Baca juga: Soal Pemindahan Ibu Kota, Wapres: Masih Tahap Kajian

Problematika polarisasi politik berbasis SARA, sambung dia, dimulai pada Pilpres 2014 dan semakin memanas pada pilkada serentak 2017, khususnya di DKI Jakarta. Sementara di Pilkada serentak 2018 persoalan tersebut relatif tidak terjadi. Hanya beberapa wilayah, semisal di Sumatera Utara yang masih menggunakan isu serupa.

"Nah, setelah pilkada 2018 makin menaik lagi konstelasinya jelang pelaksanaan Pemilu 2019. Jadi keterbelahan sosial di masyarakat itu justru menimbulkan sesuatu yang tidak produktif terhadap tumbuh-kembangnya demokrasi."

Fadli mengemukakan, perbedaan pilihan politik justru dianggap sebagai kesalahan dan ruang permusuhan. Fakta tersebut menjadi salah satu masalah di negeri ini dalam membangun institusi demokrasi, terutama pemilihan umum.

"Ada aspek pendidikan politik kepada warga negara, terutama pemilih yang seharusnya terus dilakukan. Itu semua mungkin saja akan memberikan angka yang signifikan untuk peningkatan indeks demokrasi kita," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik merilis hasil survei indeks demokrasi Indonesia (IDI) periode 2018. Survei itu menyebutkan terjadi peningkatan sebesar 0,28 poin ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2017, IDI berada di poin 72,11 dan kini meningkat menjadi 72,39.

Ada 3 aspek utama yang dilihat BPS dalam mengukur indeks demokrasi di Tanah Air, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Meningkatnya IDI disebabkan karena adanya perbaikan pada aspek lembaga demokrasi. Sementara aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik justru menurun. (OL-8)