Gatot Jadi Pintu Masuk KPK Usut Kebijakan Menpora

SEKRETARIS Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gatot S Dewa Broto diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal aliran anggaran program di Kemenpora selama 2014 hingga 2018.

Gatot beranggapan pemanggilan dirinya lantaran jabatannya saat ini sebagai Sesmenpora. Ia mengatakan penyidik belum menyinggung soal dana hibah maupun KONI.

Baca juga:  Pansus Pelindo II Kembali Rekomendasikan Pemberhentian Meneg BUMN

"Tadi tidak ada pertanyaan tentang hibah, karena di surat panggilannya di situ tidak menyebut masalah KONI atau dana hibah. Enggak menyebut," tuturnya di Gedung KPK, Jumat (26/7).

Selain itu, Gatot menyatakan pemeriksaan dirinya menyoal tentang kebijakan Imam Nahrawi selaku menpora. Hal itu meliputi program, pengelolaan anggaran, pelaksanaan program hingga kontrol program-program yang dikeluarkan.

Gatot menampik menpora mengontrol jalannya program itu, lantaran fungsi itu merupakan kewenangan sesmenpora. "Maksudnya kontrol dari kami, kemudian akuntabilitasnya kalau diperiksa oleh BPK nanti seperti apa dan sebagainya. Seperti itu," tukasnya.

Gatot menambahkan, dokumen yang ia bawa pada pemeriksaan hari ini merupakan dokumen berkaitan dengan kegiatan Kemenpora sepanjang 2014 hingga 2018.

"Iya (bawa). Bisa dibayangkan sepanjang 2014 sampai dengan 2018 itu dokumen-dokumen kegiatan, sepanjang 2014 sampai dengan 2018 itu apa saja kegiatannya. Saya di Kemenpora kan baru bulan Maret 2014. Sebelumnya kan saya pindahan dari Kominfo. Awalnya saya Deputi IV. Habis itu 2016 saya Deputi V, 2017 baru sebagai Sesmenpora," imbuhnya.

Ia mengaku tidak bisa menjawab pernyataan penyidik KPK kalau ada pertanyaan terkait dengan kejadian 2014 dan 2015. "Kalau saya enggak tahu saya jawab enggak tahu. Karena saat itu saya belum jadi Sesmenpora," pungkas Gatot. (Mir/A-5)