Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai syarat rekonsiliasi yang diusulkan Amien Rais dengan pembagian kursi 55:45 akan ditolak oleh Joko Widodo.
"Mungkin Pak Amien Rais punya khayalan lain terkait kekuasaan, dari Pak Jokowi pasti nggak suka dengan cara begitu. Saya yakin Pak Jokowi tidak suka dengan cara pola memandang negara seperti bagi-bagi kue gitu," kata Jazilul ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).
Tak hanya Jokowi, menurutnya, parpol pendukung Jokowi juga tidak setuju atas syarat yang diusulkan Amien Rais tersebut.
"PKB, NasDem, PDIP, Golkar atau semua partai yang tergabung itu tidak mempersyaratkan bagi-bagi kursi. Ini aneh tamu baru datang itu malah ngatur-ngatur," ungkapnya.
Ia menilai Amien Rais berkhayal dengan mengusulkan ide pembagian kekuasaan. Sehingga,pembagian kekuasaan dengan politik transaksi atau dagang sapi tidak akan disukai oleh Jokowi.
Baca juga: Zulhas: Amien Rais Beri Kesempatan Jokowi-Amin Pimpin Bangsa
Ketika disinggung mengenai sikap partainya terkait pembagian kekuasaan, pihaknya akan mengikuti keputusan partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Meski demikian, parpol pendukung seperti PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, PSI, Perindo, PBB dan Hanura tidak akan menyetujui usulan tersebut.
"Kalo PKB setia pada koalisi dan apa yang diputuskan koalisi pasti PKB ikut. Tapi feeling saya, Jokowi tidak suka cara memberikan syarat dan konstitusional seperti itu. Kalau Jokowi tidak suka, pasti PKB tidak suka. Kalo Jokowi nolak, kita nolak," tuturnya.
Jazilul menyebut akan lebih baik bagi Amien Rais jika tetap bertahan menjadi koalisi. Menurutnya, menjadi oposisi adalah posisi yang mulia dalam negara demokrasi. Untuk berkontribusi kepada negara tidak harus berada di pemerintahan.
"Kalau dia mempersyaratkan dengan itu, hilanglahposisi itu. Yang ada dagang sapi. Kalau kaya gitu Pak Amien mending oposisi, itu lebih bagus," pungkasnya.(OL-5)
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
Mantan Sekretaris Jenderal PKB Muhammad Lukman Edy membeberkan masalah paling mendasar yang menyebabkan hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PKB memanas akhir-akhir ini.
Pembentukan pansus PKB itu diinisiasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
PAKAR hukum pidana mengecam putusan majelis hakim terhadap Gregorius Ronald Tannur yang mendapatkan vonis bebas dalam kasus kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono mengungkapkan suasana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan enam ketua umum (ketum) partai koalisi pemerintah dipenuhi canda tawa.
Kabar mengenai pertemuan antara Presiden Jokowi dan para ketua umum partai koalisi pemerintahan dibenarkan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Selasa ini.
Dia menekankan pilihan NasDem terhadap Anies Baswedan merupakan kemerdekaan sikap dan pilihan yang tidak ada hubungannya dengan koalisi pemerintahan.
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir warna biru sebagai penyebab kekalahan Timnas Kroasia melawan Argentina.
Adi menekankan selama mendukung Jokowi, NasDem selalu menujukan loyalitasnya. NasDem tidak pernah melayangkan protes atau mengkonfrontasi kebijakan Jokowi.
Sejauh ini, dia menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan dari waktu ke waktu meskipun masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved