Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal DPP Partai NasDem, Johnny G Plate, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya penilaian yang dilakukan secara periodik terhadap kinerja Kabinet Kerja I. Penilaian itu akan menjadi rujukan untuk menentukan apakah para menteri di periode sebelumnya akan masuk dalam jajaran Kabinet Kerja II.
"Terkait penilaian kinerja kabinet itu kewenangan ada di Presiden. Kita bisa menilai dari luar, tapi yang ada di presiden itu penilaian yang dilakukan secara periodik dengan target-target terukur," ujar Plate kepada wartawan di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Senin (15/7).
Baca juga: Ketemu Jokowi, Bamsoet Sebut tak Bahas Restu Jadi Ketum Golkar
Menurut dia, NasDem sangat memahami keinginan presiden untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, kuat, diisi tokoh-tokoh profesional, dan memastikan regenerasi politik tetap berjalan. Figur yang dipilih pun pasti mengombinasikan antara generasi milenial dan senior.
"Nah, tantangannya ada di sana, yaitu koordinasi dan gaya manajemennya. Tetapi kami yakin tokoh-tokoh yang nanti dipilih akan menjadi kabinet yang solid, seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo," ujarnya.
Ia menilai peluang para menteri di kabinet jilid pertama untuk duduk kembali tetap terbuka. Pada bahkan telah menyampaikan akan mengecek satu persatu terkait kinerja di lapangan, apakah sejalan dengan yang pernah di sampaikan dalam sidang kabinet atau tidak.
"Bahwa meneruskan beberapa anggota kabinet yang sekarang bekerja di kabinet, bisa saja terjadi. Mengapa? Karena ada kelanjutan dari pembangunan infrastruktur yang perlu diteruskan. Ada program-program lanjutan yang konsistensinya harus dijaga. Ada juga pasti menteri-menteri yang baru." tandasnya.
Ia memandang portofolio baru tetap perlu diangkat. Tujuannya agar Indonesia bisa berada di dalam tingkat persaingan yang maksimal, khususnya dalam persaingan dunia dan sekaligus memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara di dalam negeri. (OL-6)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved