Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
JURU bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, mengungkapkan probabilitas Joko Widodo menyinggung soal kabinet menteri pada pidato perdana pascaditetapkan sebagai Presiden RI 2019-2024 terpilih di acaea 'Visi Indonesia' di Sentul, Bogor, Minggu (14/7).
"Mungkin saja nanti Pak Jokowi akan menyampaikan kriteria-kriteria tentang kabinet. Bisa saja. Jadi ini bisa sangat menarik karena dengan sendirinya visi misi akan berkaitan dengan siapa orang-orang yang bisa mengeksekusi," ujar Arya dalam konferensi pers di bilangan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (12/7).
Arya menambahkan pihaknya juga tak sungkan merangkul pihak 02 atau pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat Pilpres 2019 guna berpartisipasi dalam acara tersebut serta dalam konteks membangun Indonesia ke depan.
"Jadi kalo basis bawah bisa move on, sangat baik, malah rakyat bawah mengajarkan elit untuk move on cepat. Kita ajak dari teman-teman 02 juga gabung untuk ikut dengarkan visi Indonesia yang disampaikan oleh Pak Jokowi, kita lupakan 01-02. Mari kita bersama-sama support Pak Jokowi 2019-2024," tutur Arya.
Baca juga: TKN Disarankan tak Terima Tawaran 02 Soal Rizieq Shihab
Sedangkan, Wakil Direktur TKN Jokowi-Maruf Amin Lukman Edy menyebut digelarnya acara tersebut juga sebagai momentum lenyapnya polarisasi dan fragmentasi. Seluruh komponen bangsa bersatu kembali untuk menyongsong Indonesia maju.
"Momentum bagi kita semua sebagai tanda grassroot, rakyat Indonesia, sudah bisa menerima segala macam proses pemilu secara keseluruhan dan siap menjalankan segala macam program Bapak Joko Widodo," tukas Edy.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan acara tersebut tidak bersifat eksklusif. Meskipun belum ada undangan secara spesifik, lanjut Budi, pihaknya berkomitmen mengundang seluruh kelompok, termasuk pihak 02 guna mendukung visi Jokowi-Amin lima tahun ke depan.
"Semua pihak akan kita undang secara resmi termasuk dari partai-partai yang sebelumnya tidak mendukung Pak Jokowi. Kita tidak beradai-andai tapi niat baik kita sudah ada, bahwa beliau-beliau yang sebelumnya tidak bersama kami itu bisa datang, tapi yang pasti kita optimistis bahwa untuk Indonesia maju kita akan bergerak bersama," pungkas Budi.(OL-5)
Bahlil Lahadalia, menyampaikan apresiasi kepada generasi muda Indonesia yang telah membantu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2.
Relawan Muda Airlangga Hartarto (Rumah Indonesia) memberi dukungan Prabowo Subianto-Erick Thohir sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024.
Ketegasan karakter Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi poin positif bagi Prabowo dalam kontestasi pemilu mendatang.
Elektabilitas calon presiden menuju Pilpres 2024 masih dinamis.
Hijrahnya Sandiaga Uno ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berpeluang memunculkan kembali duet dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
RATUSAN relawan Jawara Prabowo-Sandi 2019 Provinsi Banten, resmi menyatakan dukungan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk maju pada Pilpres 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) didorong melakukan perombakan jajaran menteri dan kepala lembaga di sisa masa pemerintahan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masih sibuk menangani sejumlah kepentingan Indonesia di luar negeri di tengah isu banyaknya menteri yang diisukan mundur dari Kabinet Jokowi
Salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju yang belakangan ini diisukan mundur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy telah mengajukan surat pengunduran diri pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
CUTI bagi pejabat negara, termasuk menteri atau pejabat setingkat menteri, saat melakukan kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 perlu diatur ulang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved