Konflik Golkar dan PPP Untungkan Partai Lain

DUALISME kepengurusan yang membelit Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberi peluang keuntungan elektoral bagi partai lain dalam menghadapi pilkada serentak yang diselenggarakan Desember mendatang.

Konsolidasi kedua partai akan rapuh dan tidak siap menghadapi pilkada serentak karena disibukkan dengan konflik internal yang berlarut-larut.

Direktur Riset PolMark Indonesia Eko Bambang Subiantoro menyampaikan hal itu, kemarin, dalam kesempatan diskusi di Jakarta, kemarin.

"Partai lain secara diam-diam terkesan memanfaatkan keuntungan sambil memantau konflik internal di kedua partai tersebut. Jadi bukan partai berkuasa saja yang diuntungkan, melainkan juga partai-partai lain ikut menangguk untung dari konflik tersebut," ujar Eko.

Dijelaskan, penyebab anjloknya elektoral Golkar dan PPP adalah kesan yang ditangkap publik bahwa kedua partai itu terlalu sibuk mengurusi kue kekuasaan ketimbang agenda kerakyatan.

Ada delegitimasi terhadap parpol oleh masyarakat.

Meski demikian, Eko tidak menangkap kesan bahwa konflik tersebut didesain pemerintah.

"Kalau asumsi dibiarkan, iya. Daripada menghancurkan lawan, lebih baik jika lawannya berkurang," cetusnya.

Jika Golkar dan PPP terus berkonflik, proses tahapan pilkada serentak kian dekat, konsekuensi terburuk ialah gugur sebagai peserta.

Kalaupun ada satu kubu yang akhirnya mendapatkan legitimasi sebagai kepengurusan sah, kinerja mesin partai dipastikan tidak efisien dan maksimal dan memungkinkan konstituen mereka beralih ke partai lain.

Pada diskusi yang sama, Wakil Sekjen PPP versi Muktamar Surabaya, M Qoyum Abdul Jabar optimistis bisa mengikuti tahapan pilkada.

Menurut Qoyim, meski tengah proses banding, kubunya berpegang kepada surat Menkum dan HAM.

"Surat itu berupa jawaban Menkum dan HAM bahwa kepengurusan yang diakui pemerintah adalah versi Muktamar Surabaya. Kalau pengaruh (konflik) pasti ada. Tapi, ini kami secepatnya konsolidasi," ucapnya.

Adapun juru bicara poros muda Partai Golkar pimpinan Agung Laksono, Andi Sinulingga, menyebut pemerintah bukanlah penyebab

konflik internal Partai Golkar.

"Tuduhan itu adalah bentuk sikap kader Golkar yang tidak mau introspeksi diri dan mencari kambing hitam saja," ujarnya.