Komunikasi Istana Jangan Ditutup

KOMUNIKASI politik antara pemerintah dan partai pengusung perlu ditingkatkan seiring dengan pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah pascapengesahan APBN Perubahan 2015. Pentingnya komunikasi itu karena APBN-P 2015 yang telah ditetapkan merupakan implementasi visi misi pemerintah yang dirumuskan bersama partai pengusung. Menurut Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie pentingnya komunikasi politik bisa ditindaklanjuti dengan merealisasi wacana pembentukan sekretariat gabungan yang merepresentasikan pemerintah dan partai pengusung. "Setgab cukup penting karena paling tidak apa yang menjadi putusan pemerintah agar selalu selaras dan didukung partai
pengusung," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya yang disampaikan dalam Kongres IV PDIP di Bali, Kamis (9/4), menegaskan bahwa pekerjaan rumah selanjutnya ialah mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai pengusungnya. Megawati menilai hal ini penting karena hubungan pemerintah dan partai pengusung ialah kehendak demokrasi yang didasari konstitusi. Saat menanggapi penyataan Megawati itu, Syarief menilai sebagai hal wajar diungkapkan Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai partai pengusung. "Saya menilai apa yang dimaksud Bu Mega wajar saja karena kemungkinan masih ada yang kurang pas dalam membangun komunikasi sehingga perlu diperbaiki," ucapnya. Perbaikan
komunikasi itu sangat penting karena tugas Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla cukup padat sehingga perlu diingatkan.

Sikap kritis
Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPU) Karyono Wibowo menilai Kongres PDIP menjadi titik tolak untuk menegaskan sikap partai atas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Pidato Megawati tersebut bisa ditafsirkan sebagai peringatan dan teguran bagi pemerintah," kata Karyono, kemarin. Megawati berupaya memberi peringatan dan teguran bagi Jokowi-JK agar dalam menjalankan pemerintahan tetap mematuhi dan memegang teguh konstitusi. Namun, dalam konteks tersebut, Karyono menduga ada kekecewaan Megawati dan PDI Perjuangan terhadap sejumlah kebijakan Presiden Jokowi, misalnya pembatalan pelantikan Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

Selain itu, Megawati menyinggung mengenai adanya pengkhianatan dari sejumlah orang dekat yang menusuk dari belakang yang kerap ia alami selama ini. "Megawati memang tidak menyebut nama siapa orang yang dimaksud. Namun, jika kita amati konteks pidatonya, hal itu mengarah kepada beberapa orang," katanya. Menurut Karyono, pengkhianatan itu bisa dimaknai sebagai bentuk peringatan sekaligus pesan Megawati kepada siapa pun di lingkaran kekuasaan saat ini, termasuk Jokowi. Menurut dosen komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai dalam dinamika politik keregangan tersebut harus cepat dicairkan. "Saya sarankan ada tim komunikasi agar terjalin komunikasi yang efektif antarpartai pendukung pemerintah," pungkasnya.