DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Haji

Komisi VIII DPR mendorong pemerintah untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan jemaah haji di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI)  di Mekkah maupun Madinah,Arab Saudi. Pasalnya, jemaah haji Indonesia yang tergolong dalam resiko tinggi (risti)  selalu ada setiap tahun. Karena itu, sarana dan prasarana kesehatan harus sesuai standar yang ditetapkan.

"Kami sudah mengunjungi BPHI yang ada di Madinah dan Mekkah. Nampaknya, BPHI perlu mendapat perhatian khusus, terutama penambahan fasilitas rawat inap yang masih sangat terbatas,"ungkap Saleh Partaonan Daulay, Ketua Komisi VIII DPR RI,melalui rilisnya kepada Media Indonesia,Minggu (12/4). Saleh ,yangg juga tim  Panja Haji DPR  Komisi VIII DPR  meminta agar BPHI dapat dimaksimalkan fungsinya. Selama ini, BPHI  hanya difungsikan pada saat musim haji. Sementara di luar musim haji, BPHI tidak memiliki aktivitas apa-apa. Padahal, BPHI tersebut disewa selama lima tahun.

"Sayang sekali anggaran besar untuk BPHI tidak dimaksimalkan fungsinya. Ke depan, pemerintah semestinya tetap mengupayakan pengoperasian BPHI itu untuk melayani jemaah umrah. Apalagi, dari waktu ke waktu jemaah umroh jumlahnya semakin banyak,"ujarnya. Di samping itu, lanjut dia, Komisi VIII DPR  meminta agar pemerintah segera mencari alternatif tempat BPHI di daker Madinah. Hal itu mengingat akan habisnya masa kontrak tempat tersebut. Diharapkan, sebelum musim haji tiba, BPHI daker Madinah sudah siap melayani jemaah haji."Karena ini urusan Kemenkes, sebaiknya Menkes segera berkoordinasi dengan Menteri Agama. Terutama untuk memastikan pusat-pusat pemondokan jemaah. BPHI tentu akan lebih baik berada di lokasi yang mudah dijangkau dari seluruh pemondokan yang ada,"tandasnya.

Markaziyah
Selanjutnya, kata Saleh Daulay yang juga  Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR ini mengemukakan Komisi VIII DPR  meminta agar  jemaah haji Indonesia 2015 tetap ditempatkan di daerah Markaziyah ketika berada di Madinah. Permintaan tersebut berkenaan dengan informasi yang diterima bahwa sebagian besar pemondokan di sekitar Mesjid Nabawi akan diruntuhkan sebelum musim haji tahun ini. Dengan kondisi itu, kantor urusan haji Indonesia di Saudi mengkhawatirkan  akan terjadi kompetisi antara Indonesia dengan negara-negara lain untuk memperebutkan pemondokan di daerah Markaziyah yang masih tersisa.

"Ketika berkunjung ke Madinah, panja BPIH Komisi VIII DPR mendapatkan laporan bahwa akan ada peruntuhan beberapa hotel di sekitar mesjid. Katanya, peruntuhan tersebut seiring dengan rencana pemerintah Saudi untuk memperluas Mesjid Nabawi."ujarnya, Namun begitu,ujar dia, laporan yang disampaikan  masih bersifat lisan. Karena itu, Komisi VIII DPR  meminta agar Kantor Urusan Haji (KUH) Indonesia  di Saudi menyiapkan bukti-bukti tertulis tentang rencana tersebut. Jika betul ada rencana seperti itu, pemerintah Saudi diyakini pasti akan memberikan laporan tertulis kepada negara-negara yang jumlah jemaahnya besar seperti Indonesia. Lagi pula, rencana tersebut dinilai kurang rasional mengingat pelaksanaan haji tinggal 3 bulan lagi.

"Agar dapat kepastian, Komisi VIII DPR  meminta bukti surat atau pemberitahuan resmi dari pemerintah Saudi. Semestinya, tanpa diminta, KUH sudah mengirimkan surat ke kementerian haji Saudi untuk meminta informasi. Andaikata rencana itu memang ada, tim KUH diminta untuk tetap mencari pemondokan di sekitar Markaziyah. Ini penting agar jamaah haji Indonesia tidak terkendala untuk melaksanakan ibadah shalat 'arbain di mesjid Nabawi,"jelas Saleh. Dikatakan,hal ini sangat disayangkan karena  sampai saat ini, KUH Kemenag  di Saudi belum melakukan verifikasi dan negosiasi kepada para pemilik pemondokan. Padahal, waktu sudah semakin dekat. Sementara, Indonesia negara paling membutuhkan mengingat jumlah jamaahnya yang sangat besar.