Dalami Kasus Suap Pelayaran, KPK Panggil Bupati Minahasa Selatan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Minahasa Selatan, Christiany Euginia Paruntu, sebagai saksi dalam perkara suap di bidang pelayaran untuk tersangka Indung dari pihak swasta.

"Yang bersangkutan diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka IND terkait dengan kasus tindak pidana korupsi suap pada bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesai Logistik (PT PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui keterangan tertulisnya, Rabu (26/6).

Baca juga: Dahnil Pastikan Prabowo tidak Hadir di Sidang Putusan MK

Dalam perkara ini, KPK menduga Indung bersama Bowo telah menerima uang dari Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti.

Perkara itu bermula saat perjanjian kerja sama penyewaan kapal PT HTK dengan PT PILOG sudah dihentikan. Namun, terdapat upaya dari PT HTK agar kapalnya dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT HTK meminta bantuan kepada Bowo Sidik Pangarso.

Kemudian, pada 26 Februari 2019 dilakukan nota kesapahaman (MoU) antara PT PILOG (Pupuk lndonesia Logistik) dengan PT HTK. Salah satu point MoU itu ialah pengangkutan kapal milik PT HTK yang digunakan oleh PT Pupuk Indonesia.

KPK menduga Bowo menerima fee dari PT HTK atas biaya angkut yang ditetapkan 2 dolar AS per metric ton. Diduga pula telah terjadi enam kali penerimaan di berbagai tempat seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK sebesqr Rp221 juta dan 85.130 dolar AS.

KPK menduga, uang tersebut telah dipecah Bowo Rp50 ribu dan Rp20 ribu, sebagaimana ditemukan tim KPK dalam amplop di PT Inersia Jakarta.

Dalam temuan itu, KPK pun mengamankan 84 kardus yang berisi sekitar 400 ribu amplop berisi uang. Uang itu diduga dipersiapkan Bowo untuk "serangan fajar" pada Pemilu 2019. Pada saat itu, Bowo terdaftar dalam pencalonan anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II. (OL-6)