Harus Mau Disebut sebagai Petugas Partai

KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mempersilakan kader yang menolak disebut sebagai petugas partai untuk segera hengkang.

Itu dicetuskan Megawati saat menyampaikan pidato penutupan Kongres IV PDIP di Sanur, Bali, kemarin.

"Seluruh kader PDIP, baik di eksekutif, legislatif, dari pusat hingga daerah, adalah petugas partai. Kalau tidak mau disebut petugas partai, silakan keluar dari PDIP," tegas putri tertua Presiden Pertama RI Soekarno itu di hadapan peserta kongres.

Tidak jelas apakah ucapan tersebut ditujukan ke figur tertentu.

Namun, yang pasti, Mega pernah menyematkan istilah petugas partai kepada Joko Widodo ketika mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan bertarung dalam Pemilu Presiden 2014.

Hubungan keduanya dikabarkan tengah memburuk.

Mega hanya menegaskan petugas partai merupakan perpanjangan partai dalam menjalankan ideologi baik yang ada di eksekutif maupun mereka yang berada di legislatif.

"Saya juga petugas partai," sergah dia.

Dalam pidatonya, Mega pun mengkritik pemimpin masa kini yang cenderung berbicara tidak dari hati nurani.

"Saya dengar yang namanya pemimpin tidak ada yang berani ngomong seperti saya. Mereka membaca (pidato) yang dibuatkan stafnya, tidak datang dari hati nuraninya."

Padahal, kata Mega, pe-mimpin merupakan faktor penting untuk menaikkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia.

"Membangkitkan bahwa kita ini negara yang dihormati bangsa lain di dunia," kata Mega lagi.

Tujuh sikap
Dalam menyampaikan pidato selama 37 menit, Mega tidak melulu serius, tetapi menyelipkan canda dan tawa.

Ia pun menginstruksikan ka-dernya untuk memilih jalan Trisakti.

Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan bekepribadian Indonesia.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partai akan mengawal kebijakan-kebijakan politik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Itu dipaparkan saat membacakan tujuh sikap umum Kongres IV PDIP.

"PDI Perjuangan menegaskan akan terus berjuang memastikan, mengarahkan, mengawal, dan mengamankan kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah pusat," ujarnya.

PDIP juga menghendaki pemilihan presiden dan Pemilu Legislatif 2019 dilakukan serentak.

Hasto menyatakan hal itu akan menciptakan pemerintahan yang kuat dan efektif.

"Bahwa Presiden terpilih sudah mempunyai ikatan kerja sama ideologis dengan partai politik di DPR," imbuhnya.

Sikap politik tersebut diberi tajuk Mewujudkan Indonesia Raya, Indonesia yang Sejati-jatinya Merdeka.

Sikap politik itu merupakan penyempurnaan dari sikap pada Kongres III PDIP pada 2010 lalu. (OL/Ind/P-5)