Jokowi-Mega Harus Duduk Bersama

HUBUNGAN politik yang kurang mulus antara Presiden Joko Widodo dan partai penyokong pemerintahan, terutama PDIP, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kedua pucuk pimpinan, yakni Jokowi dan Megawati Soekarnoputri, harus duduk bersama agar atmosfer politik lebih baik.

Pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti menyebutkan sudah seharusnya pemerintah dan partai pendukung menghentikan intrik politik.

"Kalau ini terus berlanjut, bisa repot kita," ujar Ikrar di Jakarta, kemarin.

Ikrar mengungkapkan pemerintahan Presiden Jokowi sudah bekerja cukup baik, misalnya mengurangi utang, mempercepat realisasi pembangunan tol trans-Sumatra, serta rencana membangun jalur kereta api di Kalimantan dan Papua.

"Namun, jangan karena tidak ingin ditekan partai pendukung lalu membuat tameng politik sendiri. Bentuknya dengan mengangkat orang-orang nonpartai sebagai orang dekatnya. Itu justru memperburuk hubungan, khususnya dengan PDIP," papar dia.

Pengamat politik CSIS Philips J Vermonte menyebutkan pidato politik Megawati saat membuka Kongres IV PDIP di Bali merupakan sinyal agar Jokowi segera memperbaiki hubungan dengan partai pengusung.

"Saat Mega menyebutkan ada penumpang gelap dalam pemerintahan Jokowi, itu menandakan ada jarak antara PDIP dan Jokowi. Hal itu harus diselesaikan Jokowi dan Mega," terang dia.

Dalam pidato politik saat membuka Kongres PDIP di Bali, Kamis (9/4), Megawati menyebutkan salah satu pekerjaan rumah pemerintah dan parpol pengusung ialah mengatur mekanisme kerja kedua pihak.

Hal itu penting karena hubungan pemerintah dan partai pengusung ialah kehendak demokrasi.

"Hukum demokrasi yang mengatur bahwa presiden dan wakil presiden sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai."

Megawati menepis penilaian bahwa partai merupakan beban demokrasi.

Presiden kelima RI itu menganggap penilaian miring pada partai politik mencederai kolektivitas rakyat dan sengaja dihembuskan pihak yang ingin berkuasa tanpa harus bersusah-payah membesarkan partai politik.

"Mereka adalah kaum oportunis. Mereka tidak mau bekerja keras membangun partai. Mereka tidak mau mengorganisasi rakyat, kecuali menunggu, menunggu, dan selanjutnya menyalip di tikungan," paparnya.

Seperti oposisi

Ketua Fraksi Partai NasDem Johny G Plate menyebutkan sentilan Megawati itu wajar.

Sebagai pihak yang sukses mengantarkan Jokowi ke kursi kepresidenan, partai pendukung punya kewajiban agar presiden dan wapres yang mereka dukung sukses menjalankan pemerintahan.

"Selama ini hubungan yang terjadi unik. Parpol pendukung presiden malah kayak oposisi, tapi parpol yang mulanya tidak mendukung malah jadi pendukung," kata Johny.

Pakar psikologi politik UI Dewi Haroen menambahkan sentilan Megawati itu terjadi karena Jokowi lebih memerhatikan orang di luar partai koalisi, khususnya PDIP, ketimbang parpol penyokong.

"Jokowi malah mendengar orang yang berada di luar partai. Suasana psikologis Mega saat pidato itu seperti sakitnya tuh di sini. Mega memberi mandat kepada Jokowi untuk jadi presiden. Jika tidak ada mandat, tidak jadi."

Demi memperbaiki hubungan antara Jokowi dan partai pendukung itulah, Kongres PDIP merekomendasikan ada perubahan pola komunikasi.

"Salah satu keputusan politiknya memperbaiki pola hubungan komunikasi antara pemerintah dan partai pendukungnya," kata politikus PDIP Pramono Anung.

Sebagai partai pengusung dan pendukung, ujar dia, PDIP menginginkan pemerintahan Jokowi-JK berhasil karena akan berdampak positif bagi partai.

"Akan tetapi, kalau pemerintahan ini penuh ketegangan, partai-partai pendukungnya juga merugi."

(Nur/Wib/X-3)