KPK Incar Bupati Tanah Laut

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti hanya menangkap anggota Komisi IV DPR Adriansyah atas dugaan menerima suap dalam pengurusan izin usaha pertambangan PT Mitra Maju Sukses di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Kini, komisi antirasywah itu juga tengah membidik Bupati Tanah Laut Bambang Alamsyah dalam kasus dugaan gratifikasi tersebut.

"Kami terus mendalami keterlibatan bupati yang juga anak kandung Adriansyah," kata Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi, kemarin.

KPK mencokok Adriansyah pada Kamis (9/4) malam di Swiss Bell Hotel, Sanur, Bali, ketika menerima uang senilai hampir Rp500 juta terkait dengan permohonan izin usaha Mitra Maju Sukses di wilayah Tanah Laut.

Adriansyah merupakan Bupati Tanah Laut periode 2005-2008 dan 2008-2013.

Kini, anggota Fraksi PDIP tersebut menghuni Rumah Tahanan Detasemen Polisi Militer Guntur, Jakarta, untuk 20 hari ke depan.

Menurut Johan, Adriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana dengan ancaman penjara 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Fenomena gunung es

Selain Adriansyah, KPK menangkap kurir pembawa uang Briptu Agung Kristianto dan pengusaha Andrew Hidayat pada hari yang sama di sebuah hotel di kawasan Senayan, Jakarta (Media Indonesia, 11/4).

Kasus suap perizinan tambang yang melibatkan Adriansyah, menurut pendiri Forum Peduli Banua di Banjarmasin Muhammad Solihin, ibarat fenomena gunung es.

"Kasus korupsi pertambangan ini juga terjadi di daerah kaya tambang lain di Kalimantan. Oleh karena itu, kami minta KPK dan PPATK memantau dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang kepala daerah di wilayah kaya tambang."

Solihin yang juga Wakil Ketua Kadin Daerah Kalimantan Selatan itu mengakui sektor pertambangan menjadi magnet bagi elite partai untuk menjadi kepala daerah.

"Dari sektor pertambangan uang mudah didapat. Modusnya mulai menguasai konsesi untuk kepentingan kroni sampai setoran rutin."

Hal itu dapat dilihat dari perkembangan kekayaan pejabat di daerah kaya tambang.

Solihin mengatakan praktik suap atau korupsi tambang rentan terjadi menjelang pilkada seperti sekarang ini.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto menilai elite partai yang tersangkut korupsi perlu dibuat jera.

Menurut Gun Gun, efek jera berupa hukuman berat tersebut pertama harus dijatuhkan penegak hukum.

Kedua, efek jera terhadap koruptor mesti diberikan partai politik tempatnya bernaung sehingga partai tidak lagi menjadi bungker para koruptor.

Politikus PDIP Hamid Basyaib menegaskan komitmen Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tidak menoleransi tindakan korupsi.

Bahkan, PDIP tidak akan memberikan bantuan hukum dan segera menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Adriansyah.

"Tidak ada perlindungan apa pun, bahkan (Megawati) sudah menyebutkan istilah yang paling keras, yaitu pemecatan. Saya pikir itu bagus dan menunjukkan komitmen yang tidak perlu diragukan lagi tentang pemberantasan korupsi," tandas Hamid.

(Gan/Wib/DY/X-4)