HUT Jakarta, Mendagri: Penggunaan APBD Harus Lebih Baik

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, turut mengucapkan selamat hari jadi Jakarta ke-492 dan menyampaikan apresiasi atas seluruh pengabdian, profesionalisme dan kontribusi positif terhadap pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta.

Turut hadir dalam rapat paripurna peringatan HUT Jakarta ke-492 di Gedung DPRD DKI Jakarta hari ini, Tjahjo tidak lupa mengingatkan agar Pemprov menjadikan hari ini sebagai momentum untuk kembali melakukan introspeksi dan evaluasi atas capaian kinerja yang telah berhasil diraih.

Baca juga: Anies: Wajah Baru Jakarta, Modern tapi tak Lupakan Budaya

"Tema HUT ke-492 DKI Jakarta yaitu Wajah Baru Jakarta harus dimaknai sebagai perubahan menuju ke arah yang lebih baik," terangnya pada Sabtu (22/6).

Tjahjo juga mendorong agar segala kebijakan yang dituangkan ke dalam program mampu membawa pembangunan yang menuju arah lebih baik sehingga terwujud kota yang bahagia warganya.

"Terkait dengan hal tersebut, diharapkan rencana program dan kegiatan pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2020 diarahkan untuk mendukung pencapaian target-target makro yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Tjahjo.

Untuk beberapa target yang sudah menunjukkan pertumbuhan positif, menurutnya juga tetap perlu terus ditingkatkan. Sementara, angka-angka yang belum mencapai target, perlu dibahas bersama para pemangku kepentingan di Provinsi DKI Jakarta, agar dapat diperoleh mufakat bersama dalam upaya penyelesaian masalah pembangunan pada segala sektor di DKI Jakarta.

"Kami mengingatkan penggunaan APBD diminta agar selalu fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah," tegasnya.

DPRD sebagai mitra pun diharapkan sebagai penyeimbang langkah kaki Pemprov DKI saat melakukan berbagai program kegiatan.

"Bersama pemerintah daerah, DPRD harus pandai untuk menyerap aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, kesulitan masyarakat, dan permasalahan sehari-hari dalam masyarakat, untuk diimplementasikan dalam kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar kader PDIP itu. (OL-6)