DPD Mainkan Peran Jangkar Politik

KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menyampaikan lembaganya kini memiliki peran strategis sebagai jangkar politik.

"Dewasa ini muncul ekspresi kekecewaan masyarakat atas berbagai kebijakan pemerintah. Dalam menghadapi potensi ketidakpastian ini, DPD akan mengambil peran sebagai jangkar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara," terang dia dalam press gathering DPD bersama Forum Pemimpin Redaksi di Kediaman Wakil Ketua DPD GKR Hemas di Kraton Kilen, Yogyakarta, kemarin.

Jika menengok ke masa lalu, sambung Irman, kehadiran DPD, secara langsung ataupun tidak, banyak memberikan arti bagi bangsa ini. Stabilitas politik, otonomi, dan keamanan hingga saat ini tidak lepas dari peran DPD yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. DPD mampu membuat komunikasi dan menjadi jembatan aspirasi dari daerah dan terkanalisasi untuk disuarakan.

Penyuaraan aspirasi masyarakat oleh DPD tersebut tampak dalam banyak hal yang telah dilakukan, antara lain DPD punya peran penting memberi pertimbangan tehadap peningkatan porsi transfer APBN ke daerah, dari 2004 sebesar 16% sekarang sudah hampir 30%. Selain itu, DPD yang mengajukan inisiatif dalam pembahasan RUU tentang Kelautan pada Agustus 2014.

"Kami ingin menjadi bagian dari solusi," terang dia.

Komitmen DPD bersama semua pihak ialah menjaga keberlangsungan demokrasi dengan baik. Apalagi, hampir semua rakyat Indonesia puas dengan jalannya demokrasi.

Wakil Ketua DPD GKR Hemas menambahkan, pertemuan tersebut dapat lebih mendekatkan DPD dengan media massa. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mengetahui proses di DPD.

Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong dalam kesempatan tersebut menilai DPD periode kali ini jauh lebih baik ketimbang periode sebelumnya. Peran DPD dalam awal-awal setelah dilantik, misalnya, tampak kentara dalam menengahi gonjang-ganjing politik yang terjadi kala itu.

"DPD periode ini juga jauh lebih baik dalam hal publikasi pemberitaan," terangnya. (AT/P-1)