Antisipasi Penyerangan ke Nusakambangan

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menegaskan aparat penegak hukum siap melindungi Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Jawa Tengah, setelah beredarnya video di Youtube yang berisi ancaman membebaskan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir dan Aman Abdurrahman.

"Ya, tentu ancaman itu perlu diperhatikan. Tetapi tidak juga menakutkanlah, karena itu tidak mudah. Pasti aparat kita siap untuk menghadapi apa saja, khususnya di Nusakambangan dan di mana pun," ujar JK di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

Lelaki dalam video ancaman itu mengenakan penutup kepala berwarna hitam. Ia dihubungkan dengan IS (Islamic State).

"Soal IS, itu memang sekarang ini masalah dunia yang betul-betul menjadi aksi teror yang sangat terencana. Karena itu, kita harus siap untuk menghadapi itu dan juga dengan suatu kesadaran masyarakat serta aparat," tuturnya.

Saat dihubungi secara terpisah, Kepala LP Pasir Putih di Nusakambangan Hendra Eka Putranto menegaskan pihaknya tidak pernah gentar terhadap ancaman tersebut. "Tidak boleh gentar. Semuanya siap di sini. Ada Polri, Kodim, Korem, bahkan ada Kopassus," ujarnya.

Hendra menambahkan pengawasan khusus terhadap narapidana (napi) kasus terorisme terus dilakukan. "Ada 38 napi dalam satu blok di LP Pasir Putih yang diawasi secara khusus," ujarnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno menegaskan pemerintah bisa memberantas radikalisme yang bersifat fisik. Namun, bila sudah menyangkut pola pikir, hal tersebut tidak mudah diatasi.

"Radikalisme secara fisik itu mudah diatasi, tapi mindset radikal dalam laman (internet) itu tidak mudah diatasi," katanya di Surabaya, Jawa Timur, kemarin.

Untuk itu, sambungnya, pemerintah menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat agar terus memberi perhatian pada muatan yang radikal termasuk di dunia maya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Asad Said Ali meminta pemerintah segera memblokir sejumlah situs berbau paham berbahaya. "Masih banyak yang belum terdeteksi oleh tim panel yang dibentuk Kementerian Komunikasi dan Informatika," tandasnya.