Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengungkapkan pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan provokasi wacana ajakan referendum kepada masyarakat.
Referendum dengan maksud untuk memisahkan diri dari NKRI dikatakan oleh Wiranto sebagai tindakan inkostitusional.
"Nanti tentu ada proses-proses hukum untuk masalah ini. Karena tatkala hukum positif dudah tidak ada dan tetap di tabrak tentu ada sanksi hukumnya," ujar Wiranto di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (31/5).
Istilah referendum kembali ramai setelah dilontarkan oleh mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf.
Baca juga : Wiranto Sebut Referendum Sebagai Wacana Kosong
Wiranto menduga ada pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu serentak 2019 sehingga berupaya untuk melakukan tindakan inkostitusional melalui upaya referendum.
"Mungkin ada kekecewaan akrena Pilgub kalah. Partai Aceh juga kursinya merosot. Kalau tidak salah Pemilu pertama pada 2009 dapat 33 kursi, 2014 tinggal 29, dan sekarang tinggal 18 kursi," tuturnya.
Namun, kendati demikian Wiranto masih meyakini bahwa isu referendum yang digulirkan di masyarakat hanya sebatas wacana kosong.
Untuk itu, Wiranto menghimbau agar masyarakat tidak perlu mempermasalahkan munculnya isu referendum di Indonesia. Isu referendum kerap digunakan di daerah dengan tingkat dan bibit gerakan separtitis tinggi seperti di Aceh maupun Papua.
"Intinya ini hanya wacana saja. Masyarakat tidak perlu masalahkan itu dan tidak terjebak dalam hoax tentang referendum. Pemberitaan mengenai referendum juga kecil hanya 1% dari lalu lintas di media sosial," ungkapnya.
Wiranto menuturkan, sejak MPR mengeluarkan ketatapn (TAP) MPR nomor 8 tahun 1998 Referendum bukan lagi merupakan bagian dari hukum positif di Indonesia. TAP MPR 898 telah mencabut TAP MPR nomor 4 tahun 1993 tentang referendum. Sejak saat itu ruang referendum dalam hukum positif di Indonesa resmi tidak ada. (OL-8)
Menurut Wiranto membangun netralitas TNI bukanlah tugas yang sulit karena disiplin TNI sangat kuat. Ia mengatakan perintah atasan pasti akan selalu diikuti oleh bawahannya.
Pendiri Partai Hanura Wiranto batal gabung ke Partai Amanat Nasional (PAN).
Wiranto dinilai masih memiliki pengaruh terhadap basis suara pemilihan.
Sebelumnya menyatakan dukungannya, Wiranto sempat bercerita tentang pengalamannya mendampingi lima Presiden RI.
Jimly Asshiddiqie, yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Marzuki Alie, mantan Ketua DPR RI, hingga kini, belum resmi menjadi kader Partai Gerindra.
Kunjungan Wiranto ke pimpinan parpol tersebut juga terkesan membuka aib kualitas berpolitik dirinya secara langsung ke publik
Timor Timur memang sudah merdeka dan bukan menjadi bagian dari Indonesia. Berikut beberapa fakta menarik terkait integrasi dan referendum Timor Timur.
Perjalanan Timor Timur menjadi Timor Leste memiliki sejarah yang cukup panjang. Simak sepintas sejarahnya.
HARI Integrasi Timor Timur merupakan salah satu hari peringatan nasional di Indonesia. Ini sejarah dan kronologi integrasi Timor Timur.
OTORITAS Venezuela mengklaim 95% pemilih dalam referendum tidak mengikat menyetujui klaim Essequibo yang dimiliki Guyana.
Membela perjuangan Palestina menjadi prioritas utama Iran sejak berdirinya Republik Islam pada 1979. Ini ditegaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi.
Venezuela melakukan pemungutan suara untuk memperkuat klaim wilayag Essequibo yang kaya minyak yang saat ini dikuasai Guyana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved