Jokowi tidak Perlu Ragu Evaluasi Kabinet Kerja

SEJUMLAH kalangan meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan konsolidasi terhadap Kabinet Kerja.

Bentuk konsolidasi tersebut bisa dengan cara memperbaiki formasi atau bahkan mengevaluasi kinerja para menteri.

"DPD mendorong konsolidasi. Berdasarkan sebuah survei, kinerja kabinet lebih rendah daripada presiden dan wakil presiden. Apa yang ditunjukkan lewat survei itu untuk pemerintahan yang belum genap 6 bulan sangat serius dan juga merupakan peringatan dini," kata Ketua DPD Irman Gusman dalam dialog dengan pimpinan media massa di Yogyakarta, kemarin.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga sependapat perlunya evaluasi kinerja sejumlah menteri. "Dari sebulan pemerintahan saya usul untuk di-reshuffle setelah melihat kinerja para menteri."

Menurut Fadli, Sekretaris Kabinet seharusnya melakukan survei untuk mengukur efektivitas dan tingkat kepuasan publik terhadap kerja menteri. "Coba disurvei, masyarakat puas dengan yang mana. Saya pikir bisa menjadi ukuran."

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Johny G Plate menambahkan Presiden Jokowi tidak perlu ragu untuk berkomunikasi dengan partai pendukung koalisi untuk membahas kebijakan yang diputuskan. "Tidak perlu ragu mengevaluasi."

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan mengklarifikasi bahwa dirinya bukan salah satu pihak yang disebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai oportunis.

"Masak saya oportunis. Masak saya (sebagai) prajurit dari bawah oportunis. Saya prajurit yang punya dignity. Saya menghormati Ibu Mega sebagai mantan bos saya dan sebagai mantan presiden," ujar Luhut di Kantor Staf Kepresidenan.

Dalam pidato di pembukaan Kongres IV PDIP Kamis (9/4), Megawati menyinggung adanya iktikad deparpolisasi oleh sejumlah pihak. Mega juga menyindir kaum oportunis yang siap menyalip di tikungan. Namun, Mega tidak merinci siapa oportunis itu.