Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Ketua Umum Gerindra Fadli Zon meminta agar aparat yang bertugas saat menjaga Aksi 22 Mei di depan Kantor Bawaslu RI untuk diinvestigasi. Ia sangat menyayangkan karena aksi tersebut sampai menelan korban jiwa.
"Saya kira ini juga menunjukan satu peristiwa yang sangat kita sayangkan sehingga jatuh korban," ujar Fadli di Rumah Kertanegara, Jakarta, Rabu (22/5).
Baca juga: Haram Hukumnya Bertindak Anarkistis saat Ramadan
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itumengatakan seharusnya tidak boleh ada korban jiwa. Oleh karena itu, lanjut Fadli, harus ada investigasi karena dari berbagai sisi, termasuk pemantauan lewat CCTV.
"Jadi ini juga saya kira satu hal yang perlu diinvestigasi. Ketika ingin ada satu ketenangan tapi tidak bisa hanya dari satu pihak harus dari semua pihak. Termasuk juga dari aparat keamanan," ujar Fadli.
Terkait dengan desakan berbagai pihak agar segera ada rekonsiliasi antara kubu Prabowo dengan Jokowi, Wakil Ketua DPR itu mengatakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) belum membahas hal itu. Ia mengatakan belum ada rencana pertemuan dengan Jokowi atau pihak TKN.
"Nanti, kita belum tahu kalau itu," ujar Fadli.
Aksi massa merespons hasil pemilu yang dilakukan KPU telah berlangsung sejak Selasa (21/5) malam. Aksi masih terus terjadi dan menimbulkan kericuhan di beberapa titik di Jakarta. (Pro/A-5)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengklaim sejak turunnya rezim Presiden Soeharto hingga saat ini pelanggaran HAM tidak pernah terjadi kembali.
Hal itu bukan tanpa alasan ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Berdasarkan temuan yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF), Komnas HAM menyebut penembakan dalam demo ricuh itu bukan dilakukan kepolisian.
Dari 10 orang yang tewas itu, sembilan di antaranya berada di Jakarta dan seorang lainnya di Pontianak, Kalimantan Barat.
Pihak kepolisian menolak hasil rapid assesment oleh Ombudsman RI atas penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan 21-23 Mei.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved