Rakyat Ikut Awasi Pansel KPK

MASYARAKAT diminta untuk aktif mengawasi kinerja Panitia Seleksi (pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023. Dengan begitu, pansel terpacu bekerja sebaik mungkin menjaring calon pimpinan KPK yang paling mumpuni.

"Yang penting begini, nanti setelah ini ada pengumuman mengenai jadwal, SOP (prosedur) bagaimana mereka me-milih komisioner KPK. Jadi, menurut saya diawasi saja, masyarakat Indonesia terma-suk KPK ikut mengawasi saja," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, kemarin.

Pendapat itu disampaikan Agus di tengah banyaknya kritik terhadap komposisi Pansel KPK. Menurut dia, bila pansel bekerja secara transparan, masyarakat dengan sendiri-nya akan tahu mana calon yang layak dan tidak layak untuk menjadi pimpinan KPK.

Agus berharap orang-orang yang memiliki kualitas mumpuni, berkompetensi, serta memiliki integritas yang baik ikut mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK.

Sejumlah tokoh gerakan antikorupsi mengkritik Pansel KPK. Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengaku meragukan integritas pansel tersebut. Ia meminta Presiden Jokowi meninjau kembali. Hal itu di-mungkinkan lantaran masih tersisa waktu tujuh bulan sebelum masa jabatan pimpinan KPK saat ini berakhir.

Mantan pimpinan KPK, Busyro Muqoddas, berpendapat senada. Meskipun begitu, bila komposisi pansel tersebut tetap dipertahankan, ia berharap dalam merumuskan program seleksi, pansel melibatkan organisasi masyarakat dan perwakilan wadah pegawai KPK.

Berdasarkan Keppres Nomor 54/P Tahun 2019, Presiden menetapkan sembilan orang yang duduk dalam pansel, yaitu dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Yenti Garnasih sebagai ketua dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji sebagai wakil ketua.

Lalu, sebagai anggota, Gu-ru Besar Hukum Pidana UI Harkristuti Harkrisnowo, pakar psikologi politik Hamdi Moeloek, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Marcus Priyo Gunarto, Hendardi dari Setara Institute, Al Araf dari Imparsial, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi, serta Staf Ahli Bappenas Diani Sadia Wati.

Ajak ormas Islam

Dalam acara diskusi Sinergi Dakwah Antikorupsi dan Buka Puasa Bersama Organisasi Islam di Gedung KPK, kemarin, organisasi-organisasi Islam didorong lebih berperan memberantas korupsi.

Ketua Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kholil Nafis menyayangkan koruptor justru banyak berasal dari kalangan terpelajar dan berkecukupan. Ia berkesimpulan perilaku korupsi tidak saja soal pengetahuan, tapi juga karakter dan kesadaran individu.

Kholil kemudian menawarkan satu solusi untuk membangun karakter antikorupsi dan meluruskan kesadaran antikorupsi. Salah satunya melalui dai atau pendakwah.

"Karena dai bisa berbicara dengan 100 sampai 1.000 orang. Tapi dai itu harus memberikan ceramah yang selaras dengan kepentingan nasional agar terbangun integrasi antara agama dan negara," tandasnya. (P-2)