Pengembalian Deputi Penindakan, IPW Sebut KPK Sarat Kepentingan

KETUA Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, turut mengomentari rencana pengembalian Deputi Penindakan Irjen Pol Firli ke Polri. Menurutnya, hal tersebut adalah gambaran bahwa lembaga antirasuah itu kini penuh manuver politik.

Menurut Neta, pengembalian anggota Polri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke institusi asalnya adalah hal yang biasa, jika tidak ada insiden. Namun, rencana pengembalian Deputi Penindakan KPK ke polri kali ini terkesan sarat kepentingan pihak tertentu, mengingat sebelumnya ada manuver dan gejolak di internal KPK.

Baca juga: TKN 01 Perlihatkan War Room Kepada Media Asing

"Ini sangat tidak sehat dan terkesan pimpinan KPK kalah oleh manuver pihak tertentu di internal KPK. Para pimpinan KPK seperti anak kos yang tidak mengakar di KPK, padahal para pimpinan KPK dipilih dari hasil seleksi yang ketat dengan biaya negara," tuturnya dalam siaran pers, di Jakarta, Selasa, (30/4).

Ia menilai, dengan adanya kasus ini, terkesan KPK sudah menjadi "kerajaan" pihak tertentu. Menurutnya, ini sangat berbahaya bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebelum adanya rencana pengembalian Deputi Penindakan itu, di KPK muncul kasus Surat Terbuka yang ditandatangani sejumlah orang. Dengan adanya surat terbuka itu, pihaknya menilai ada hal yang aneh di KPK.

"Seharusnya para pimpinan KPK menjelaskan secara transparan, seperti apa kebenaran Surat Terbuka tersebut dan bagaimana kondisi KPK yang sebenarnya saat ini. Bukannya menjelaskan secara transparan soal kondisi di internal KPK, yang mana Pimpinan KPK malah akan mengembalikan Direktur Penindakan KPK ke polri," paparnya.

Neta berharap jangan sampai pimpinan KPK dikebiri dan tidak berdaya menghadapi manuver politik sejumlah oknum di internalnya, sehingga figur demi figur dikorbankan.

Lebih lanjut, Neta berpendapat, surat terbuka itu merupakan sebuah gambaran nyata bahwa KPK tidak solid dan sedang terpecah belah dan sedang diadudomba oleh sejumlah pihak yang merasa full power. Kondisi ini akan sangat berbahaya bagi KPK yang saat dibentuk diharapkan solid dan mampu memberantas korupsi di negeri ini.

Baca juga: KPU Minta BPN Buktikan Tuduhan Salah Input Situng

Neta menambahkan, melihat surat terbuka itu tergambar jelas bahwa musuh utama oknum tertentu di internal KPK adalah penyidik polri. Jika kondisi ini terus berlanjut, sambung dia, diprediksi bakal terjadi perang terbuka di internal KPK antara penyidik polri dan penyidik non polri.

"Akan terjadi polarisasi yang berbahaya bagi masa depan penegakan hukum yang dilakukan KPK," tandasnya.

Ia juga menyarankan agar Komisi III DPR RI yang berfungsi mengawasi kinerja KPK untuk memanggil semua pimpinan KPK untuk menjelaskan terkait hal ini. (RO/OL-6)