Latihan di Poso Strategi TNI Hajar Teroris

PANGLIMA TNI Jenderal Moeldoko menanggapi santai kritik atas latihan perang di pegunungan Poso, Sulawesi Tengah. Menurut Moeldoko, latihan itu bagian dari strategi TNI membantu Polri memberantas terorisme.

"Dalam permainan taktik, pegunungan Poso itu bergelombang, kemungkinan teman-teman polisi masuk ke sana agak sulit," kata Moeldoko saat hendak mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Karena itu, sambungnya, keterlibatan TNI dalam pemberantasan teroris di Poso bukan tanpa sebab. Menurut dia, TNI diperlukan oleh Polri untuk mengobrak-abrik basis teroris.

"Dengan begitu dia akan keluar dari sarangnya dan teman-teman polisi akan mudah menangkap teroris," imbuh Moeldoko.

Ia enggan menerangkan lebih jauh ihwal taktik penangkapan teroris tersebut. Alasannya, hal itu merupakan bagian dari strategi TNI-Polri.

Dia pun menyebut sudah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo ihwal latihan bersama tersebut.

"Kita kan komunikasi. Presiden sudah kita lapori, Presiden pun setuju. Panglima TNI tidak mau melakukan tindakan sendirian tanpa kontrol dari pemerintah," tegasnya.

Di Semarang, Jawa Tengah, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi meminta pemerintah melibatkan dan berkoordinasi dengan para ulama dari berbagai agama dalam mencegah terorisme, termasuk menanggulangi gerakan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) di Indonesia.

"Negara dan ulama harus berkoordinasi karena selama ini penanganan yang dilakukan oleh Polri hanya di bagian hilir, tanpa ada upaya pencegahan munculnya terorisme," katanya.

Hal tersebut disampaikan Hasyim seusai menjadi salah satu pembicara pada rapat koordinasi dengan tema Pemantapan sinergi pencegahan dan penanggulangan gerakan ISIS di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Ia menjelaskan tujuan utama penanganan terorisme di Indonesia ialah zero terorism, dan hal itu baru mungkin tercapai kalau ada penanganan di bagian hulu oleh para ulama.

Tim panel
Terkait dengan penutupan sejumlah situs di dunia maya yang berkonten radikal, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan hal tersebut tengah dibahas oleh tim panel di kementeriannya.

"Yang akan menilai nanti dari tim panel. Mereka akan menilai dari aduan masyarakat," terang dia di Yogyakarta, kemarin.

Rudiantara mengatakan dirinya tidak mau menyampaikan pendapat saat ini karena tim panel sedang membahasnya. "Sejauh ini pembicaraan berjalan baik antara tim yang dibentuk Kemenkominfo dan pengelola situs yang diblokir itu," sebutnya.

Sebelumnya, Kemenkominfo membentuk tim panel yang beranggotakan tim ahli di Kemenkominfo dan pengelola situs-situs yang diblokir. Tim dibentuk setelah muncul polemik di masyarakat yang menyayangkan pemblokiran dilakukan tanpa didahului dialog. (*/Ant/P-1)