Presiden Evaluasi Menteri

SETELAH mencabut Perpres No 39 Tahun 2015 tentang pemberian uang muka pembelian kendaraan bagi pejabat negara yang berakhir kontroversial, pemerintahan Jokowi-JK ternyata juga mengambil langkah untuk mengevaluasi performa Kabinet Kerja.

Upaya untuk mengevaluasi kinerja para menteri itu terungkap dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan para pemimpin partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembanguan Romahurmuziy kepada Media Indonesia membeberkan, pada pertemuan Minggu (5/4) malam itu Presiden Jokowi membahas evaluasi kinerja para pembantunya. "Karena pemerintahan Jokowi-JK bersama ke-34 menteri telah memasuki 6 bulan," ujarnya, kemarin.

Romi menambahkan, evaluasi dilakukan Jokowi mengingat sejumlah kondisi di dalam negeri terkait bidang ekonomi ataupun politik. Misalnya, nilai rupiah yang kian merosot, juga kenaikan harga kebutuhan pokok. Buruknya administrasi terkait terbitnya Perpres No 39 Tahun 2015, menurut Romi, juga dikemukakan Presiden.

Sekjen DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella yang juga ikut dalam pertemuan itu memaparkan, dalam pertemuan itu para pemimpin partai KIH menerima keluhan dari Jokowi. "Presiden mengeluh, katanya ada menteri yang cepat kerja dan ada yang lambat," ujar Patrice, kemarin.

Menurut anggota Komisi III DPR itu, Jokowi tidak spesifik menyebut nama dan kementerian. Presiden pun tidak meminta izin me-reshuffle kabinet. "Pak Presiden tidak sebut siapa, juga tidak ada wacana soal reshuffle. Namun, kami menyatakan wajar baru 5 bulan dan tidak semua menteri memiliki pengalaman sebelumnya."

Terlalu dini

Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK pun membenarkan adanya langkah Presiden untuk mengevaluasi kinerja kabinet. Menurut JK, evaluasi terhadap para menteri saat ini terus berjalan. Meskipun demikian, JK memastikan perombakan kabinet tidak dilakukan dalam waktu dekat. Bahkan, ia mengaku belum ada pembicaraan soal reshuffle karena dinilai terlalu dini.

"Iya, tentu dievaluasi. (Tetapi) belum dibicarakan (perombakan kabinet)," ujar JK di Istana Wapres, Jakarta, kemarin.

Dari luar pemerintahan, desakan agar Presiden Jokowi melakukan evaluasi terus mengemuka. Ketua DPD Irman Gusman menilai ada krisis kepemimpinan di tubuh kabinet, khususnya di bidang perekonomian.

Hal itu, kata Irman, berdampak pada ketidakstabil-an ekonomi, terutama pada harga bahan bakar minyak serta kebutuhan pokok. "Ja-ngan menunggu setahun agar kinerja kabinet bisa segera diperbaiki," ujarnya.

Pakar hukum tata negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf menilai dalam 6 bulan pemerintahan, koordinasi antara Presiden dan jajaran di bawahnya harus diperkuat. Terbitnya perpres mengenai kenaikan uang muka mobil pejabat negara tanpa Presiden mengetahui isi peraturan itu, menurut Asep, menjadi contoh paling telanjang.

Istana pun mulai berbenah. Mensesneg Pratikno menyatakan bakal ada efisiensi prosedur tertentu di istana.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan pihaknya akan mengkaji lebih ketat setiap peraturan yang diperkirakan sensitif bagi publik. (Pol/Tes/Ind/Kim/X-7)