Payment Gateway Abaikan Risiko Hukum

PENERAPAN sistem pelayanan pembuatan paspor berbasis online di seluruh kantor imigrasi pada 2014 (payment gateway) mengabaikan risiko hukum. Hal itu dikatakan Ketua BPK Harry Azhar Azis di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

"Antara lain pemilihan vendor dilakukan saat tim Kemenkum dan HAM belum memiliki kewenangan dan rekening bank untuk menampung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan tidak memiliki izin Menteri Keuangan," kata Harry.

Menurut penyidik kepolisian, modus operandi yang diduga dilakukan penggagas sistem payment gateway Denny Indrayana ialah sengaja membuka rekening bank di luar ketentuan dengan menunjuk dua vendor sebagai rekanan.

Dalam realisasinya, rekening vendor itu kemudian menjadi tempat penampungan uang potongan hasil pungutan pembuat-an paspor sebelum ditransfer ke kas negara.

Menurut anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara, kini pihaknya masih menelusuri besarnya kerugian negara akibat pelanggaran proses tender sistem tersebut. "Bareskrim meminta kami melakukan investigasi. Dari situ kami menghitung kerugian negara. Prosesnya masih berjalan dan belum bisa disampaikan.

"Menkum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, kemarin, mengakui proyek payment gateaway menyumbang pemasukan ke kas negara sebesar Rp32 miliar.

"Tetapi ada yang masuk ke vendor sekitar Rp600 juta. Proyek itu dihentikan setelah ada surat dari Menkeu," ujar Yasonna.

Adapun Polri memastikan pemeriksaan lanjutan terhadap mantan Wamenkum dan HAM Denny Indrayana dilakukan setelah penyidik Bareskrim memverfikasi hasil penggeledahan yang diperoleh dari Kantor Ditjen Imigrasi Kemenkum dan HAM.

Penyidik Polri menggeledah ruang kerja Denny pada Rabu (1/4) malam. Di sana petugas menyita 299 item dokumen seperti proposal program payment gateway, surat-surat, dan berkas hasil rapat.