Penangkapan Romi Bukti Mendesaknya Penaikan Dana Parpol

DITANGKAPNYA Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuzy alias Rommy dalam kasus korupsi jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) berpapasan dengan momentum pemerintah menaikkan bantuan dana partai politik (parpol).

"Kita memang ingin negara perannya lebih besar dalam pembiayaan parpol, nanti biar dirumuskan oleh teman-teman Kemendagri dan Kementerian Keuangan yang pantas itu berapa," ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo pada Senin (18/3) saat ditemui di Gedung Ombudsman, Jakarta.

Menurut Ketua KPK, Agus Rahardjo, pendanaan ini bisa menjadi alat pencegahan korupsi karena setiap partai politik diminta untuk dapat mempertanggungjawabkan uang rakyat yang digunakannya tersebut secara transparan dan negara dapat mengauditnya secara mendalam.

Baca juga: Sistem Pendanaan Parpol Perlu Dibenahi

Penurunan angka korupsi para elite partai politik juga dapat ditekan dengan memberikan aturan atau sanksi yang tegas bagi partai politik yang melanggarnya.

"Kalo saya mendingan negara memberikan biaya yang cukup besar tapi audit bisa sangat mendalam, kalau melanggar bisa saja parpol didiskualifikasi tidak ikut pemilu," tandas Agus.

Kenaikan dana parpol tersebut telah disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Dana parpol yang sebelumnya hanya dianggarkan Rp 108 per suara sah, naik menjadi Rp 1.000 per suara sah.

Jumlah besaran yang telah ditetetapan tersebut namun menurut KPK dirasa masih belum cukup untuk dapat menekan tingginya angka korupsi di pusaran partai politik. Sebelumnya, KPK dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merekomendasikan kepada pemerintah untuk menaikkan bantuan dana kepada partai politik.

"Sudah ada usulan dari KPK untuk satu suara Rp 10.000 ternyata baru Rp 1.000 kalo nggak salah, jadi ya kita kajilah", pungkas Agus menegaskan.

Ditangkapnya Romahurmuziy menambah daftar panjang dari sekian banyak para kader partai politik yang ditangkap dalam pusaran kasus korupsi. Uang korupsi para elite politik tersebut disinyalir banyak digunakan untuk mengongkosi aktifitas-aktifitas parpol yang mahal dalam kontestasi politik di Indonesia. (OL-4)