Pengamat: Saat Pemilu, Kampanye Hitam pun jadi Bisnis

DELEGITIMASI yang ditunjukan kepada penyelenggara pemilu dilakukan sengaja oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan dari pertarungan politik saat ini. Upaya tersebut sudah menjadi bisnis politik yang dilakukan oleh pihak dengan melakukan kampanye negatif hingga black campaign.

Hal tersebut disampaikan oleh Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari.

"Ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk dijual belikan menjadi bisnis dengan produk kampanye negatif, dan ini sudah jadi konsumsi internasional. Seperti di Korea Selatan dan Amerika. Ada yang bermain saat ini. Hoaks untuk deligitimasi ke KPU semakin besar menjelang pencoblosan," jelasnya dalam Diskusi 'Delegitimasi Terhadap Penyelenggara Pemilu: Fakta atau Hoax?' di Media Center KPU, Jakarta, Jumat (15/3).

Baca juga: Delegitimasi Pemilu Sistematis

Pihak tersebut, kata Feri memanfaatkan dengan mendeligitimasi pemilu dengan jika ada pihak lawan yang menang akan dianggap berbuat curang. Pun termasuk menyematkan KPU sebagai penyelenggara yang tidak profesional.

"Dengan demikian siapapun yang akan memenangkan pertarungan, dirugikan oleh deligitimasi, jadi ada cara langkah-langkah politik. Oleh karena itu KPU harus melalukan upaya untuk meng-counter ini. Menurut saya ini bagian bisnis produk politik, harus dilawan bersama sama, orang akan diuntungkan dengan proses ini," terang Feri

Bisnis politik dengan produk kampanye negatif tersebut, dilakukan oleh tim yang tidak dimainkan diluar timses yang dimiliki kedua paslon.

"Saya agak yakin ini inisiatif tim karena kadang-kadang semangat untuk melakukan upaya memenangkan itu ada di timnya. Saya agak optimis bahwa dua calon secara langsung tidak memerintahkan tapi lebih ke arah pembiaran. Ya lewat jasa konsultan yang sudah ahli memainkan ini, dan itu jelas polanya terstruktur," kata Feri.

Adanya penyebab deligitimasi tersebut, katanya, disebabkan adanya sistem yang bermasalah, terpolarnya masyarakat, dan konsultan yang memahami bisnis tersebut.

"Konsultan itu paham kampanye yang negatif itu adalah cara paling produktif dan efisien merusak pertahanan lawan, untuk memenangkan mereka dalam pertarungan politik. Ini sudah jadi kajian ilmu politik dan tata negara agar orang orang ini mengambil keuntungan di air keruh. Nah, saya pikir pola seperti ini harus dipahami, jangan sampai masyarakat termakan akan ini,"tandasnya. (OL-4)